Anggaran Dipotong 74 Persen, Menteri PU Terima Dengan Lapang Dada

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadi salah satu kementerian yang terkena pemangkasan anggaran paling besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dari awalnya Rp 110 triliun, dipotong 74 persen, hingga tersisa sekitar Rp 26 triliunan. Menteri PU Dody Hanggodo terima dengan lapang dada.

 

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan penghematan anggaran. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas belanja operasional dan non-operasional di berbagai kementerian dan lembaga. Langkah ini diharapkan dapat menghemat APBN hingga Rp 256,1 triliun.

 

Dalam surat yang dikirim kepada para menteri dan pimpinan lembaga, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang harus dipangkas. Besarannya bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

 

Beberapa pos yang terkena pemangkasan signifikan antara lain belanja alat tulis kantor 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen, rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen, kajian dan analisis 51,5 persen, serta diklat dan bimbingan teknis 29 persen. Selain itu, honor output kegiatan dan jasa profesi juga dipangkas 40 persen.

 

Pemotongan anggaran juga menyasar percetakan dan suvenir 75,9 persen, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan 73,3 persen, lisensi aplikasi 21,6 persen, jasa konsultan 45,7 persen, serta bantuan pemerintah 16,7 persen. Pos lain yang turut dikurangi adalah pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen, perjalanan dinas 53,9 persen, peralatan dan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen, serta belanja lainnya sebesar 59,1 persen.

 

Dalam surat tersebut, Sri Mulyani juga memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Setidaknya ada sepuluh instansi yang mengalami pemotongan terbesar. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi yang paling terdampak. Otorita yang dipimpin Basuki Hadimuljono ini anggarannya dipangkas 75,2 persen atau Rp 4,81 triliun dari total pagu Rp 6,39 triliun.

 

Kementerian PU juga mengalami pemangkasan signifikan. Anggaran Kementerian PU dipangkas hingga Rp 82 triliun atau 74 persen dari total pagu Rp 110,95 triliun. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mengalami pemangkasan anggaran signifikan. Pemangkasanya sebesar Rp 3,66 triliun atau 69,4 persen dari total pagu Rp 5,27 triliun. Setelah itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang kena efisiensi sebesar Rp 1,46 triliun atau 62,9 persen dari total anggaran Rp 2,33 triliun.

 

Selanjutnya, pemangkasan anggaran juga terjadi di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang. Namun, efisiensi anggaran di lima kementerian dan lembaga tersebut relatif lebih kecil. Dari surat itu juga diketahui, ada 16 kementerian dan lembaga yang tidak mengalami efisiensi anggaran.

 

Lalu, apa tanggapan kementerian? Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, efisiensi tersebut tidak berdampak secara langsung pada pembangunan infrastruktur. “Biasa aja. Nanti kalau kurang minta lagi-lah," tutur Dody saat ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (31/01/2025).

 

Menurut dia, strategi yang bakal dilakukannya adalah bekerja dengan efektif dan efisien, seperti mengurangi perjalanan dinas, mengurangi rapat yang dinilai tidak efisien, hingga efisiensi biaya konsumsi. "Efektif, efisien, banyak berdoa, jangan sering-sering hujan, kalau hujan kan berdampak macam-macam, bencana, sedimentasi tambah banyak," kata Dody.

 

Dengan adanya efisiensi anggaran tersebut, program prioritas Kementerian PU tetap swasembada pangan. Dody juga tidak menutup kemungkinan bila anggaran yang dipangkas itu akan digunakan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, misalnya makan bergizi gratis (MBG), 3 juta rumah, atau proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

 

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengakui, pengurangan anggaran ini akan berdampak pada sejumlah proyek infrastruktur yang tengah berjalan. Seperti proyek bendungan, irigasi, dan bangunan lainnya. Namun, dia memastikan, kementeriannya akan memilih proyek mana yang akan tetap diprioritaskan untuk tetap berjalan dengan anggaran yang ada.

 

"Kita harus memilih mana yang akan diprioritaskan," ujar Diana di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025).

 

Meski begitu, Diana mengatakan, pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan akan dilanjutkan. Misalnya infrastruktur yang dibangun dengan menggunakan Hibah Luar Negeri (HLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). "Kalau yang ini tidak bisa diganggu-gabggu," ujarnya.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut angkat bicara mengenai pemangkasan anggaran. Ia menegaskan, efisiensi tersebut tidak menyasar program-program kementerian dan lembaga. Melainkan hanya pada belanja operasional masing-masing instansi.

 

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, penghematan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi serta memastikan penggunaan dana negara lebih tepat sasaran dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, anggaran belanja bantuan sosial (bansos) tidak dipotong sama sekali.

 

“Tidak ada sedikit pun pengurangan di situ," tegas Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD City, Banten, Kamis (30/1/2025).

 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan arahan Presiden Prabowo agar kementerian dan lembaga memangkas kegiatan yang masih bisa diefisienkan, tanpa mengurangi program atau proyek yang berdampak langsung bagi masyarakat. "Salah satu prioritas penting yang ditekankan oleh Bapak Presiden adalah program makan bergizi gratis," pungkasnya.