Pro Kontra Kebijakan Gas Melon

JAKARTA - Pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi gas 3 kilogram (Kg) atau gas melon pada 2023 sebesar Rp 117,85 triliun. Tahun 2024, anggaran subsidi ini Rp 87,5 triliun. Sedangkan tahun 2025, menjadi Rp 87 triliun.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, harga elpiji 3 Kg seharusnya mencapai Rp 42.750 per tabung jika tanpa subsidi. Karena ada subsidi, masyarakat hanya perlu membayar sekitar Rp 18.000 hingga Rp 23.000 per tabung.

 

Namun, subsidi ini, dinilai tidak tepat sasaran. Karena, banyak orang kaya atau orang mampu yang membeli gas bersubsidi ini. Untuk menutup kebocoran subsidi, Pemerintah memperketat distribusi gas.

 

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan, pembelian gas 3 Kg dilayani di Pangkalan Resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025.

 

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, seperti dilansir Antara mengatakan, per 1 Februari 2025, LPG 3 Kg tidak lagi bisa dijual pengecer. Masyarakat harus membeli di pangkalan resmi terdekat yang sudah terdaftar di Pertamina. Menghilangkan pengecer dari rantai pasokan gas subsidi, dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan Pemerintah.

 

Senada, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kebijakan tentang gas melon hanya bisa dibeli di pangakalan resmi, merupakan upaya Pemerintah agar subsidi tepat sasaran.

 

Kami berharap yang namanya subsidi, bisa diterima oleh yang berhak. Bukan untuk menyulitkan," kata Prasetyo di KompleksParlemen, Jakarta, Sabtu (1/2/2025).

 

Menindaklanjuti itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lokasi pangkalan agen gas 3 Kg. Hal ini dilakukan Pemerintah agar subsidi tepat sasaran. Ia pun mengimbau masyarakat untuk membeli langsung di pangkalan resmi.

 

Namun, ada dampak dari pembelian di pangkalan resmi. Salah satunya, antrean yang begitu panjang. Meski begitu, anggotaKomisi VI DPR Sartono Hutomo tak mempermasalahkannya. Ia justru mendukung kebijakan Pemerintahini. “Supaya tepat sasaran,” katanya.

 

Sedangkan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno meminta agar pangkalan resmi diperbanyak. Supaya, masyarakat mudah membeli gas 3 Kg.

 

Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara dengan Sartono Hutomo mengenai distribusi gas melon ke masyarakat.

 

Pemerintah melarang penjualan gas 3 Kg di warung-warung pengecer. Sehingga, masyarakat antre di pangkalan resmi. Apa tanggapan Anda?

 

 

Kebijakan ini untuk mensukseskan subsidi yang tepat sasaran. Gas 3 Kg dikhususkan untuk warga yang berhak mendapatkan subsidi. Selama ini, subsidi tidak tepat sasaran.

 

Caranya agar tepat sasaran lewat agen, ya?

 

Iya. Mekanismenya lewat pangkalan gas. Tapi, Pertamina menambah pengecer yang mendaftar secara resmi, dengan melengkapi beberapa persyaratan.

 

Bukan agen yang menjual langsung ke user. Semua penjualan sudah terintegrasi lewat sistem Pertamina. Sehingga tidak ada lagi yang main-main.

 

Maksud Anda?

 

Misalnya, salah satu pihak pengeceryang menimbun tabung gas melon dalam jumlah besar. Ketika gas langka, pengecer menjual di atas harga eceran tertinggi.

 

Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kecil.

 

Apa saran Anda?

 

Pemerintah dan Pertamina harus memastikan distribusi yang adil dan merata, serta mencegah permainan harga dan penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

 

Tapi, di beberapa daerah, infonya ada kelangkaan gas melon. Bagaimana itu?

 

Terkait dengan kelangkaan, harus ada evaluasi, perbaikan mekanisme, serta pengawasan yang ketat dan sanksi yang tegas jika ditemukan bukti di lapangan.

 

Selanjutnya, apa yang akan Anda lakukan sebagai mitra Pemerintah?

 

Saya akan terus mengawal kebijakan ini agar sesuai dengan semangatkeberpihakan kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan Presiden Prabowo. Mari kita bekerja sama agar kebijakan subsidi ini benar-benar memudahkan hidup rakyat, bukan malah menjadi beban tambahan.