Penghematan APBN Berbuah Manis

JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan penghematan APBN berbuah manis. Ratusan triliun rupiah bisa diselamatkan dan akan dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung ke masyarakat.

 

Kebijakan untuk melakukan penghematan anggaran dituangkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemangkasan ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menindaklanjuti Inpres ini dengan menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

 

Dalam surat tersebut, terdapat 16 pos belanja yang dipangkas dengan persentase penghematan bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

 

Rinciannya, alat tulis kantor (ATK) 90 persen, kegiatan seremonial 56,9 persen. Rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen. Kajian dan analisis 51,5 persen. Diklat dan bimtek 29 persen. Honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen. Percetakan dan suvenir 75,9 persen.

 

Kemudian sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen. Lisensi aplikasi 21,6 persen, jasa konsultan 45,7 persen, bantuan pemerintah 16,7 persen, pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen, perjalanan dinas 53,9 persen, peralatan dan mesin 28 persen, infrastruktur 34,3 persen, serta belanja lainnya 59,1 persen.

 

Selanjutnya, menteri atau pimpinan lembaga diminta untuk melaporkan rencana efisiensi anggaran kepada DPR serta menyampaikan persetujuan kepada Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. Jika hingga batas waktu tersebut belum ada laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran akan mencantumkan pemangkasan secara mandiri dalam catatan halaman IV A DIPA.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemangkasan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat maupun daerah. “Kita bilang better spending quality spending dilakukan karena APBN akan terus jadi instrumen penting,” kata Sri Mul dalam keterangan persnya di Jakarta.

 

Sri Mul optimis, pemangkasan ini justru akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Khususnya, jika anggaran yang terkumpul dialokasikan pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat. Misalnya, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, dan kesehatan.

 

Kendati banyak anggaran yang dipangkas, Sri Mul memastikan anggaran untuk bantuan sosial tidak dipangkas. “Yang tidak dipotong adalah anggaran-anggaran belanja bantuan sosial. Tidak ada pengurangan anggaran sedikit pun di situ,” tegas Sri Mul.

 

Meskipun pemangkasan merupakan perintah Presiden, sejumlah menteri menyikapi berbeda-beda. Ada yang pasrah, tapi ada juga yang blak-blakan pemangkasan ini berdampak kinerja kementrian.

 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku tak terganggu dengan penghematan ini. “Tinggal bagaimana kita ini berpikir ulang karena kita dikasih kecerdasan akal oleh Allah untuk merumuskan program berkualitas,” ungkapnya di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2025).

 

Nusron paham, seluruh kementerian/lembaga harus merasakan pemangkasan ini. Terlebih, tujuannya untuk program MBG dan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sehingga harus didukung.

 

Ia mengakui, di kementeriannya masih banyak pengeluaran yang tidak perlu. Misalnya, honor, perjalanan dinas, dan acara serah terima jabatan yang berlebihan. Meski anggarannya kecil, jika dilakukan terus-menerus akan menjadi besar.

 

Nusron menyebut, dinamika pegawai tentu saja ada dari pemangkasan tersebut. “Negara punya tuan namanya rakyat. Rakyat membutuhkan prioritas-prioritas yang lain. Harus dipahamkanlah itu,” pesannya.

 

Di tempat yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengaku tak khawatir dengan pemangkasan ini. Lagipula, jika ada anggaran yang memang harus dijalankan, pihaknya akan beri penjelasan kepada Sri Mulyani.

 

Saat ini, jajarannya tengah memastikan bahwa anggaran yang tidak bermanfaat bagi kinerja kementerian dapat dihapus. Terlebih, penghematan ini merupakan instruksi Presiden.

 

“Semangat yang ingin dilakukan oleh pemerintahan hari ini adalah melakukan optimalisasi pemanfaatan anggaran secara optimal dan tepat sasaran, serta terukur. Pesan ini sebetulnya yang ingin dilaku kan pemerintah,” tuturnya.

 

Di kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pemangkasan yang dilakukan tidak menggangu kinerja kementerian atau lembaga. Sebab, pemangkasan ini tidak menyasar program, melainkan kepada belanja di kementerian/lembaga.

 

“Semua (program dan insentif untuk industri) tidak ada yang kena (pemotongan). Program (Kemenko Perekonomian) semua jalan,” ungkap mantan ketua umum Partai Golkar itu.

 

Berbeda dengan jawaban menteri berlatar politisi, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti justru lebih blak-blakan. Anggaran Kementerian PU dipangkas Rp 81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 110 triliun.

 

Menurut Diana, pemangkasan itu berpengaruh pada operasional kementeriannya, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bendungan.

 

“Tentunya terganggu. Ya mungkin semua ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu, semuanya,” sesalnya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (31/1/2025).

 

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (Core) Muhammad Faisal menganggap baik pemangkasan ini. Hanya saja, pemangkasan jangan dilakukan pada belanja yang memang mendasar.

 

Artinya, jangan salah sasaran. Dalam hal ini, kementerian atau lembaga harus benar-benar cermat. Jangan sampai salah prioritas,” pesan Faisal saat dihubungi, tadi malam.

 

Menurutnya, pemangkasan ini sebagai langkah rasional yang dilakukan Pemerintah. Sebab, Faisal memprediksi, target penerimaan negara sulit dicapai karena perubahan skema tarif PPN 12 persen.

 

Meski begitu, belanja negara yang dipatok sangat besar. Sehingga, tanpa pemangkasan anggaran, Pemerintah khawatir defisit APBN melebar dari asumsi APBN 2025.

 

Faisal berpesan agar kementerian/lembaga lebih berhati-hati dalam menentukan program atau belanja mana yang akan dipangkas. Jangan sampai pemangkasan ini justru mengganggu pertumbuhan ekonomi.

 

Jangan malah program prioritas itu kurang selektif, kurang matang dari sisi desain. Sehingga untuk mencapai target malah tidak efisien,” pungkasnya.

 

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan dapat mengarahkan pembangunan agar lebih selaras dengan prioritas nasional. Realokasi belanja APBN akan membuat sebagian pihak diuntungkan dan sebagian lainnya dirugikan. “Namun, setidaknya arah pembangunan akan lebih sesuai dengan keinginan pemerintah,” ujar Wijayanto di Jakarta, Jumat.

 

Meski demikian, ia mengingatkan jika tidak dikelola dengan tepat, realokasi belanja negara berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi.