Bahlil: Jangan Ribut, Solar Subsidi Juga Akan Diatur

JAKARTA - Belum reda polemik soal pembelian gas LPG 3 kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mau bikin kebijakan baru lagi. Bahlil mau atur pembelian solar bersubsidi. Seperti pembelian gas melon, Bahlil prediksi, aturan baru soal solar ini bakal rame lagi. “Pasti ribut lagi,” kata Bahlil.

 

Rencana itu diungkapkan Bahlil saat menyampaikan pidato politik di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (8/2/2025). Bahlil siap mengambil kebijakan yang tidak populis dan berpotensi menuai banyak protes.

 

“Habis ini saya tertibkan lagi BBM solar. Solar subsidi dipakai untuk industri,” ungkap Bahlil dihadapan pengurus Partai Golkar.

 

Mantan menteri investasi ini memahami bahwa kebijakan yang akan diambil akan memicu riak-riak di lapangan. Namun, ia harus melakukannya demi kepentingan rakyat kecil.

 

“Saya tahu ini pemainnya pasti akan ribut lagi, tapi nggak apa-apa. Kita sebagai orang Timur sekali layar berkembang pantang surut untuk balik. Ini untuk kebaikan rakyat, bapak ibu semua,” tegas Bahlil.

 

Ketua Umum Partai Golkar ini berpendapat, sebuah kebijakan publik memang tidak akan 100 persen sukses sesuai harapan dalam implementasinya. Apabila ada kekurangan, hal itu akan menjadi bahan evaluasi Pemerintah.

 

Bahlil mengajak seluruh kader Golkar mendukung kebijakan tersebut. Ia menilai upaya mengatur ulang distribusi energi itu menjadi bagian dari perjuangan menjamin hak-hak rakyat.

 

“Dan inilah kesempatan kita, Partai Gokar, untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat yang sesungguhnya,” imbuh mantan ketua umum HIPMI itu.

 

Diketahui, Pemerintah melalui Kementerian ESDM baru saja mengatur pembelian gas melon. Dalam aturan baru itu, Pemerintah menghapus penjualan gas melon melalui pengecer. Masyarakat bisa membeli gas 3 kg langsung melalui agen resmi atau pangkalan milik Pertamina.

 

Namun, aturan itu justru membuat warga kelimpungkan. Masyarakat yang biasa membeli gas 3 kg dengan mengecer di warung-warung kecil, harus mendatangi pangkalan. Antrean panjang warga yang ingin membeli gas melon terjadi di berbagai daerah. Bahkan, akibat antrean panjang, sejumlah warga meninggal dunia.

 

 

Baru beberapa hari kebijakan itu dijalankan, Presiden Prabowo Subianto langsung menganulirnya. Presiden meminta Bahlil untuk membolehkan kembali pengecer berjualan gas 3 kg.

 

Agar polemik soal gas 3 kg tidak terulang lagi, anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengingatkan Bahlil untuk bertindak lebih bijak. Khususnya, jika tetap ngotot mengatur distribusi solar bersubsidi.

 

Pada prinsipnya, Tifatul mengamini rencana Bahlil. Sebab, BBM bersubsidi harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hanya saja, dalam penanganannya tidak bisa dilakukan mendadak. Ia memandang penertiban distribusi solar subsidi secara mendadak justru bakal mengorbankan masyarakat. “Nah itu kan tidak bisa dipukul rata begitu. Ya akibatnya yang menjadi korban yang di bawah ya, yang antre ini,” tuturnya, Minggu (9/2/2025).

 

Tifatul menyarankan agar Bahlil membuat simulasi terlebih dahulu, dan menganalisis apa dampak dari penertiban distribusi solar subsidi sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Politisi PKS ini berpendapat, kebijakan Pemerintah bukanlah sebuah upaya memerangi masyarakat.

 

“Nah ini kan kita bukan berperang, bukan dalam kondisi berperang, terus mengeluarkan slogan-slogan sekali layar berkembang pantang surut ke belakang. Ini bukan urusan itu bos. Ini kebijakan publik,” sindir Tifatul.

 

Eks Menkominfo di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini mengingatkan posisi Bahlil sebagai pejabat publik. Sebagai pejabat, kata dia, Bahlil harus ikuti perintah Presiden agar bekerja bekerja untuk melayani rakyat. Sehingga apa yang dilakukan harus benar-benar terukur. “Menteri ini digaji untuk mengelola pemerintahan. Jadi harus bijak dalam bercakap dan mengeluarkan narasi gitu loh,” ujarnya.

 

Mantan Presiden PKS ini meminta Pemerintah belajar dari kejadian-kejadian serupa. Ia mencontohkan ihwal kasus kelangkaan minyak goreng. Menurutnya, dalam setiap peluang bisnis tentu ada pihak-pihak yang mencoba “bermain”.

 

Kondisi ini seharusnya membuat Pemerintah fokus menindak oknum-oknum tersebut dibanding membuat kebijakan yang terkesan pukul rata dan hanya berimbas ke masyarakat.

 

“Nah yang ditangani yang main-main ini begitu. Bukan asal pukul rata, bikin keributan sampai makan korban seperti itu. Jadi ya kebijakan itu harus bijak, jangan kebijakan nggak bijak gitu,” pungkasnya.