Meski Banteng di Luar Pemerintahan, Banyak Pro-nya ke Prabowo

JAKARTA - Secara resmi, tidak ada satu pun kader PDIP di Kabinet Merah Putih. Namun, PDIP terlihat lebih banyak pro-nya dengan kebijakan-kebijakan atau program-program yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu contohnya, PDIP mendorong para kepala daerah terpilih yang diusungnya untuk menyelaraskan program daerah dengan program Prabowo lima tahun ke depan.

 

PDIP mengumpulkan para kepala daerah terpilih di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Ada 142 kepala daerah terpilih yang diusung PDIP yang mengikuti Sekolah Partai ini.

 

Di hadapan para kepala daerah terpilih tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meminta untuk menyukseskan program Pemerintah Pusat. Sebab, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

 

"Tentu saja kepala-kepala daerah dari PDIP juga akan berkomitmen, konsisten di dalam menjalankan Undang-Undang tentang rencana pembangunan jangka menengah," ujar Hasto.

 

Selain itu, Hasto juga meminta kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mendukung pemangkasan anggaran instansi pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah. Dia hanya berpesan, Pemerintah harus komitmen memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat.

 

"Kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan," ucap Hasto. 

 

Hasto yakin, meski ada pemangkasan anggaran, Prabowo tetap akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat. "Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDIP," sambungnya.

 

PDIP juga mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasto mencontohkan, kepala daerah dari PDIP di Surabaya telah memberikan pernyataan mendukung MBG dengan harapan daerah juga dilibatkan.

 

Bagaimana UMKM untuk warung-warung rakyat misalnya dapat berkontribusi, itu suatu masukan yang sangat positif dari kepala daerah PDIP," imbuh dia. 

 

Selanjutnya, PDIP juga mendukung program rumah untuk rakyat miskin. Program ini, kata Hasto, senapas dengan PDIP.

 

Bukan hanya pada program populis, pada kebijakan yang sempat heboh juga PDIP tetap memberi dukungan. Seperti soal kenaikan PPN menjadi 12 persen, PDIP memberikan lampu hijau, karena kebijakan itu hanya menyasar barang mewah.

 

Menanggapi hal ini, Gerindra happy. Ketua DPP Partai Gerindra Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, pihaknya sangat menghormati sikap objektif PDIP dalam menilai kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. "kami sangat menghormati obyektivitas PDIP," ucap Dahnil, kepada Redaksi, Rabu malam (12/2/2025).

 

Dari analis politik, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menyatakan, sikap PDIP ini patut diapresiasi. PDIP melihat kebijakan yang dilahirkan Prabowo bukan dengan kaca mata kuda.

 

"Arahan sikap PDIP soal dukungan terhadap program Pemerintah termasuk efisiensi semakin afirmasi posisi partai berlambang Banteng ini dalam dua peran sekaligus, yakni mitra strategis dan mitra kritis," ujar Agung.

 

Dia lalu menjabarkan sikap PDIP sebagai mitra strategis dan mitra kritis. Mitra strategis saat program Pemerintah pro rakyat. Sedangkan mitra kritis saat mengemuka kegaduhan dari pemerintah.

 

"Dua peran ini ke depan yang akan diorkestrasi PDIP untuk menjaga posisi tawarnya di mata pemerintahan Prabowo," pungkas Agung.