Fraksi PKB Dukung Perubahan Raperda Pajak & Retribusi

SETU- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atas perubahan Raperda Pajal dan Retribuisi Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel). 

 

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tangsel, Muthmainnah, saat paripurna pandangan umum fraksi, Kamis (20/2). Muthmainnah mengatakan, pihaknya dengan seksama mencermati isi isi usulan Raperda tersebut.  Maka Fraksi PKB memberikan pandangan umum fraksinya. 

 

“Dalam rangka melaksanakan Ketentuan pasal 99 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan pasal 127 ayat dua Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemkot Tangsel dan DPRD telah membentuk turunan undang- undang tersebut yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan yang telah ditetapkan pada 29 Desember Tahun 2023, namun realiatanya Perda tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan fiskal nasional,” ungkapnya. 

 

Maka dari itu lanjut Muthmainnah, Fraksi PKB mendukung sepenuhnya untuk melakukan perubahan isi materi Perda Nomor 10 Tahun 2023, sesuai arahan dan masukan Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan kepada Pemkot Tangsel, dengan mempertimbangkan kearifan muatan lokal.

 

“Tadi kami sampaikan juga agar segera melakukan percepatan pembahasan, dan pembahasan Raperda jnu dilakukan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),” ujarnya. 

 

Muthmainnah juga mengatakan, Dengan adanya regulasi ini tentu diharapan agar bisa memberikan manfaat bagi warga Kota Tangsel. 

 

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel, Bambang Noertjahjo menjelaskan, beberapa pasal perubahan yang ada dalam Raperda tersebut. 

 

“Seperti pengaturan tarif pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan, pengaturan penambahan jenis retribusi jasa usaha atas penjualan hasil produksi usaha pemerintahan daerah,” ungkapnya usai paripurna. 

 

Bambang juga menjelaskan adanya pengaduan reposisi seperti pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan pda retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan yang direposisi menjadi jasa usaha atas kepemenafataan aset. 

 

“Hal lainnnya yang direposisi yaitu pemanfaatan lapangan dan gedung olahraga yang sebelumnya merupakan retribusi jasa usaha tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga direposisi ke jasa usaha atas Peme ada aran aset daerah,” ujar Bambang. 

 

Dan pada Raperda itu juga dijelaskan Bambang, akan diatur pula nantinya terkait pengaturan penambahan jenis layanan retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset daerah. “Ada beberapa aturan lagi. Jadi kami berharap kepada DRPD khususnya kepada Bapemperda agar cepat dibahas dan bisa segera diterapkan,” pungkasnya.