Bahas Kasus Korupsi Minyak Mentah

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendukung penuh Kejaksaan Agung menuntaskan perkara korupsi minyak mentah di Pertamina. Bahkan, Erick sudah bertemu dan membahas persoalan ini secara khusus dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

 

Hal tersebut disampaikan Erick di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3/2025). 

 

Erick mengatakan, kementeriannya mendukung penuh penegakan hukum yang sedang dilakukan Kejagung. Sebelumnya Kementerian BUMN juga pernah bekerjasama dengan Kejagung menangani kasus di ASABRI, Jiwasraya, dan Garuda. 

 

“Kemarin saya meeting dengan Pak Jaksa Agung sebelum ke Magelang pukul 11 malam. Kami mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kejaksaan," ujar Erick. 

 

Dia mengatakan, transparansi dan akuntabilitas di BUMN terus diperkuat agar kasus-kasus serupa tidak terulang. Ia menegaskan, pentingnya evaluasi terhadap struktur bisnis di Pertamina, termasuk kemungkinan efisiensi melalui konsolidasi perusahaan di bawah holding energi tersebut.

 

Erick menegaskan, kondisi keuangan dan pelayanan Pertamina saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun, ia tetap menekankan perlunya perbaikan sistem guna mencegah terjadinya penyimpangan.

 

Kami akan melakukan review total terhadap Pertamina. Banyak yang membahas bagaimana peran SKK Migas, Menteri ESDM, dan Kementerian BUMN. Ini sedang kami konsolidasikan agar ada solusi yang jelas,” katanya.

 

Selain itu, Erick juga mempertimbangkan opsi merger di beberapa unit bisnis Pertamina, seperti Kilang dan Patra Niaga, agar tidak ada tumpang tindih dalam pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan.

 

“Kami harus pastikan tidak ada duplikasi proses bisnis yang bisa menghambat efisiensi. Evaluasi ini bertujuan agar Pertamina semakin sehat secara keuangan dan mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga membahas reformasi di BUMN, termasuk di Pertamina. Menurutnya, reformasi harus terus berjalan tanpa hambatan. Ia mengingatkan, keberadaan oknum yang bermasalah tidak boleh mencoreng citra keseluruhan perusahaan.

 

"Jangan sampai satu atau dua oknum membuat citra perusahaan menjadi buruk. Kita harus menjaga agar perusahaan tetap berjalan dengan baik karena banyak penugasan strategis dari pemerintah," jelasnya.

 

Erick juga menegaskan evaluasi terhadap Pertamina harus dilakukan secara objektif dan tidak emosional. 

 

Kita harus melihat ini secara optimis. Jangan justru menjadi kemunduran (setback). Koreksi yang terjadi melalui penegakan hukum yang didorong oleh Pak Prabowo harus kita dukung penuh. Kami akan menyesuaikan langkah-langkah yang diperlukan," ujar Erick.

 

Menanggapi pertanyaan soal rencana review total terhadap Pertamina, Erick menegaskan, evaluasi tersebut juga mencakup upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk Pertamina.

 

Terkait isu oplosan bahan bakar, Erick mengatakan, penyelidikan tengah dilakukan oleh Kejagung dan pihak terkait. "Apakah ini sekadar blending atau ada unsur korupsi? Kita tidak mau berspekulasi,” katanya.

 

Menurut dia, blending dalam industri perminyakan itu umum terjadi, tetapi harus dibedakan. Apakah sekadar meningkatkan performa bahan bakar atau ada unsur penyimpangan. “Ini yang sedang didalami," jelasnya.

 

Dia juga menyinggung uji coba bahan bakar performa bahan bakar BP, Vivo, Pertamina, dan Shell yang dilakukan masyarakat, seperti yang banyak dibahas di media sosial. Menurut dia, hal tersebut bagus sebagai introspeksi. 

 

“Kompetisi seperti ini justru sehat, agar konsumen bisa melihat mana yang lebih baik," ujarnya.

 

Lebih lanjut, Erick juga menekankan, masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia dimiliki oleh Pertamina. Banyak SPBU dikelola oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta swasta.

 

“Kita juga harus menjaga ekosistem ini. Mayoritas SPBU di Indonesia bukan milik Pertamina, tapi UMKM dan swasta. Jadi, ketika ada pembenahan, jangan dengan emosi dan saling tuduh. Kita harus melihat masalah ini secara menyeluruh," pungkasnya. 

 

Sementara itu, Kejagung kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

 

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyebut, penggeledahan kali ini dilakukan di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Tanjung Gerem milik Pertamina di Cilegon, Banten. Penggeledahan dilakukan sejak Jumat (28/2/2025) pagi. Meski demikian, ia belum dapat mengungkapkan hasil penggeledahan.

 

Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk. Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.