Pemerintah Kucurkan 50 Triliun Untuk Bayar THR PNS

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 50 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemberian THR diharapkan bisa menggerakkan ekonomi.

 

Soal rencana pemberian THR tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Negara, Selasa (4/3/2025).

 

Sri Mul mengatakan, pihaknya tengah menggodok aturan pencairan THR bagi PNS. Setelah rampung, Presiden Prabowo Subianto yang akan mengumumkan kabar baik ini.

 

“Kami sedang siapkan, Insya Allah segera selesai,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

 

Saat ditanya apakah THR tahun ini akan terkena pemotongan mengingat Pemerintah tengah melakukan penghematan anggaran, Sri Mul tidak menjawabnya. “Nanti saja ya,” ujar Sri Mul.

 

Untul diketahui, pencairan THR telah dibahas dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (27/2/2025). Rapat ini dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

 

Kata Airlangga, Pemerintah akan mengucurkan Rp 50 triliun untuk THR PNS. Menurutnya, THR untuk PNS dan karyawan swasta paling cepat cair tiga minggu sebelum Lebaran.

 

“Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp 50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan,” harap mantan ketua umum Partai Golkar ini.

 

Anggaran THR bagi PNS tahun ini meningkat dibandingkan 2024 Rp 1,3 triliun. Tahun lalu, Pemerintah hanya mengucurkan Rp 48,7 triliun.

 

Sedangkan, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera merilis Surat Edaran (SE) mengenai THR untuk PSN dan pekerja swasta. Dia memastikan, SE untuk THR swasta akan dirilis pada waktu yang sama seperti THR untuk PNS.

 

Yassierli menjelaskan bahwa skema untuk THR PSN dan karyawan swasta akan serupa, yakni dibayarkan tiga minggu sebelum Lebaran. “Besok (hari ini) kami launching aturan THR-nya. SE-nya besok di Kemnaker yang untuk karyawan swasta,” ujar Yassierli di Istana Negara, Selasa (4/3/2025).

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi komitmen Pemerintah yang akan mencairkan THR Rp 50 triliun. Hanif mengamini, THR berpotensi mengerek daya beli, terutama konsumsi domestik jelang Lebaran.

 

Untuk efek jangka panjang, perlu ada strategi lain guna menjaga daya beli masyarakat luas, bukan hanya ASN,” ujar politisi PKB ini saat dihubungi, tadi malam.

 

Senada dikatakan Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurutnya, pemberian THR berpotensi mengerek daya beli masyarakat. Karena uang tersebut langsung mengalir ke PNS yang dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga selama Ramadan dan Lebaran.

 

Menurutnya, konsumsi masih menjadi motor penggerak utama perekonomian, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Menurut Yusuf, dengan pencairan yang dilakukan lebih awal, Pemerintah berharap dapat memacu pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025.

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengatakan bahwa pencairan THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta akan dilakukan pada Maret 2025. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pekerja dapat memenuhi kebutuhan mereka menjelang perayaan Idul Fitri.