Menhut Raja Juli Bawa 12 Kader PSI Masuk FOLU Net Sink 2030

JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sedang jadi sorotan. Penyebabnya, 12 kader PSI masuk dalam struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

 

Masuknya rombongan kader PSI ini diketahui setelah beredarnya Keputusan Menteri (Kepmen) Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 di media sosial. FOLU Net Sink 2030 merupakan program di bawah naungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang menyusun aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan.

 

Dalam Kepmen itu, Raja Juli menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030. Sementara, 12 orang kader PSI yang duduk di dalam strukturnya adalah Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman sebagai Dewan Penasihat Ahli, Ketua DPP PSI Sigit Widodo sebagai anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bendahara Umum PSI Suci Mayang Sari sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, Ketua DPP PSI Kokok Dirgantoro sebagai anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari.

 

Kemudian Endika Fitra Wijaya sebagai staf Kesekretariatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Furqan Amini Chaniago sebagai anggota Bidang Konservasi, Rama Hadi Prasetya sebagai Staf Kesekretariatan Peningkatan Cadangan Karbon, Andi Syaiful Oeding sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut. Lalu, Yus Ariyanto sebagai anggota Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut, Danik Eka anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, Nurtanti sebagai anggota Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas, serta Nandya Maharani Irawan sebagai Staf Kesekretariatan bidang Konservasi.

 

"Menetapkan Perubahan Struktur Organisasi Operation Management Office sebagai organisasi pendukung Indonesia's FOLU Net Sink 2030," demikian isi Kepmen yang ditetapkan di Jakarta, Jumat, (31/1/2025), tersebut.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengkritisi proses penunjukan kader PSI sebagai anggota FOLU Net Sink 2030. Apalagi, dari 43 orang yang masuk program ini, 25 persen di antaranya orang PSI. 

 

Ia pun mendesak Raja Juli transparan menyampaikan proses rekrutmen struktur FOLU Net Sink 2030. Sebab, ada indikasi bagi-bagi kekuasaan yang tidak sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

 

"Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya," kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

 

Alex juga menyoroti sumber pendanaan program tersebut yang berasar dari dana hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Menurutnya, pengelolaan dana itu perlu kehati-hatian serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

 

"Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakal terwujud," kritiknya.

 

Sementara, dalam keterangan tertulisnya, Raja Juli mengaku telah mengeluarkan Kepmen baru yang isinya mengubah susunan struktur pengurus organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030. “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli.

 

Dia menerangkan, Kepmen tersebut adalah revisi struktur OMO FOLU tahun 2025 yang berisi perbaikan dan penyempurnaan dari OMO sebelumnya. Strukturnya terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), mantan ASN, dan pihak eksternal yang dianggap dapat membantu Kemenhut untuk pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

 

Dalam Kepmen Nomor 32 Tahun 2025 itu juga disebutkan, program ini dibiayai Norway Contribution melalui BPDLH dan atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. "Saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” tegas Raja Juli.

 

Juru Bicara DPP PSI Agus Mulyono Herlambang ikut memberi klarifikasi. Dia menjamin kader PSI yang tercantum dalam Kepmen tersebut memiliki kapasitas dan integritas. Dia juga mengklaim kader PSI hanya bertugas membantu kerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

 

"Posisi kader-kader PSI dalam SK tersebut berada di posisi dukungan kesekretariatan. Jadi memang tugasnya membantu kerja-kerja menteri di bidang administrasi FOLU," kata Agus, dalam keterangannya.

 

Dalam Kepmen Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 itu turut diatur honor bulanan yang diterima anggota FOLU Net Sink. Posisi penanggung jawab/pengarah memperoleh gaji Rp 50 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp 25 juta, Wakil Penanggung Jawab/Pengarah digaji Rp 40 juta. Ketua Pelaksana, Ketua Harian I, Ketua Harian II, Sekretaris, dan Ketua Bidang masing-masing mendapatkan gaji Rp 30 juta. Sedangkan anggota mendapatkan gaji Rp 20 juta dan Staf Kesekretariatan Bidang mendapatkan Rp 8 juta.

 

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah program yang menargetkan agar sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak gas rumah kaca (GRK) daripada yang dilepaskan pada 2030. Program ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi GRK dan mendukung target Net Zero Emission (NZE). Dasar hukum dari program ini adalah Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian target kontribusi nasional.

 

Waketum PSI Andy Budiman buka suara terkait beredar namanya dan sang istri, Suci Mayang Sari, masuk dalam tim OMO FOLU Net Sink 2030. Andy menegaskan, dirinya tidak tergabung dalam struktur FOLU Net Sink.

 

Andy menjelaskan, Kepmen tersebut merupakan SK lama yang diterbitkan pada 31 Januari 2025. Dalam Kepmen baru, namanya tidak ada lagi dalam struktur FOLU Net Sink.

 

"Sebetulnya SK yang bocor itu adalah SK lama, 31 Januari. Sebelum muncul ke publik, itu sudah ada SK terbaru. Saya sebetulnya nggak disarankan lagi, penugasannya, saya nggak ada di FOLU Net Sink," ujar Andy, saat dihubungi wartawan.

 

Andy menegaskan, tidak lagi berada dalam struktur FOLU Net Sink. Dia juga ikut menegakkan, FOLU Net Sink tidak dibiayai dari APBN, melainkan dana hibah dari Norwegia.

 

"Ini bukan anggaran negara, bukan APBN. Ini adalah bantuan hibah funding, funding dari Norwegia," ujarnya.