Pramono Batalkan Program Sarapan Gratis, Patuh Pada BGN

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membatalkan program sarapan bergizi gratis bagi siswa sekolah. Pram patuh dengan perintah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Pemda menjalankan program serupa dengan inisiatif makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola Pemerintah Pusat.

 

Program sarapan gratis adalah janji kampanye Pram bersama Rano Karno, dalam Pilkada 2024. Program itu diumumkan Pramono saat kampanye di Cengkareng, Jakarta Barat, 25 Oktober 2024. Kemudian diperkuat dalam audiensi dengan tokoh masyarakat di Kebayoran Lama, pada 29 Oktober 2024.

 

Mantan Sekretaris Kabinet ini menyebut, program sarapan gratis merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Pram juga memastikan bahwa dana untuk program ini sudah tersedia dalam APBD Jakarta 2025, sehingga bisa langsung dijalankan setelah pelantikan.

 

Dana APBD Jakarta sengaja disisihkan agar tidak mengganggu anggaran makan siang gratis yang bersumber dari APBN. Menurut Pram, program ini penting karena tidak semua siswa di Jakarta belajar hingga siang hari, sehingga sarapan gratis dapat memberikan keadilan bagi mereka yang tidak terjangkau program makan siang gratis.

 

Namun, kini, Pram mengumumkan program tersebut batal dijalankan. Politisi PDIP ini patuh dengan kebijakan pusat yang melarang program itu.

 

Pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Tentunya sebagai pemerintah Jakarta kami sami'na waato'na (patuh dan taat), ikut itu," ujar Pram, Sabtu (8/3/2025).

 

Dia menyatakan, anggaran yang awalnya dialokasikan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah, khususnya dalam merenovasi kantin-kantin sekolah. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang lebih baik bagi siswa dalam mendapatkan makanan bergizi di lingkungan sekolah.

 

Selain itu, Pram juga berencana memberdayakan kantin-kantin yang dikelola oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai upaya untuk mendukung perekonomian lokal sekaligus memastikan ketersediaan makanan bergizi bagi siswa.

 

Ia menyebut, program renovasi kantin dilakukan agar fasilitas yang dimiliki jadi lebih memadai. "Kami lakukan yang disebut dengan substitusi policy," ujarnya.

 

Pram pun menegaskan, pemerintahannya tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa di Jakarta. "Kami akan terus mencari solusi terbaik agar anak-anak Jakarta mendapatkan gizi yang cukup dan lingkungan belajar yang lebih baik," pungkasnya.

 

DPRD DKI Jakarta tak masalah dengan pembatalan program sarapan gratis ini. Anggota DPRD DKI Jakarta Ode Herlina menila, kebijakan Pram yang mengalihkan program sarapan gratis menjadi perbaikan kantin sekolah sudah tepat. Menurutnya, hal itu menunjukkan komitmen Pram dan Rano untuk melaksanakan semua janji kampanye lalu.

 

Politisi PDIP ini pun lalu membeberkan beberapa janji kampanye Pram-Rano yang mulai terlaksana. Seperti, Kartu Jakarta Pintar (KJP) akan kembali mencapai angka 700 ribuan penerima dan Kampung Bayam yang sudah rampung.

 

"Taman 24 jam dalam progress penyiapan. Normalisasi sungai, materplan-nya sudah ada di Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum) akan dikerjakan (untuk atasi banjir secara permanen)," ujarnya, kepada Redaksi, Minggu (9/3/2025).

 

Terkait dengan program sarapan gratis, Wa Ode menyatakan, Pram mendahulukan keberhasilan program MBG milik pemerintah pusat. Sesuai arahan dari kepala BGN, agar program serupa jangan dulu dilaksanakan Pemda.

 

"Karenanya, Mas Pram dan Bang Doel akan mengganti dengan memperbaiki kantin-kantin di sekolah-sekolah, guna menunjang MBG agar dapat berjalan sesuai rencana Pemerintah Pusat," sebutnya.

 

Dia menambahkan, melalui program ini kantin-kantin di sekolah-sekolah akan direnovasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan BGN. Ia pun memastikan, kebijakan Pemprov DKI akan harus segaris dengan Pemerinta Pusat. 

 

"Mengalihkan janji politik sarapan gratis jadi renov kantin-kantin masih satu tujuan (kepentingan siswa), yaitu membangun generasi muda yang sehat secara jasmani dan siap berprestasi," pungkasnya. 

 

Sementara, mantan Koordinator Komunikasi Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, enggan berspekulasi terkait larangan program sarapan bergizi gratis. Namun, ia memastikan Pram akan tunduk pada arahan Pemerintah Pusat. "Pemprov dalam hal ini Pak Gubernur hanya mengikuti arahan," tegasnya, Minggu malam (9/3/2025).

 

Ia pun memastikan, Pram mengalihkan dana sarapan gratis dalam APBD tetap untuk program pemenuhan gizi anak-anak sekolah di Jakarta. Sebab, tujuan awal programnya memang menyasar perbaikan gizi. 

 

"Program yang akan menggantikan adalah program upgrading kantin-kantin sekolah, agar peserta didik di seluruh Jakarta bisa mendapat akses makanan sehat bersih dan bergizi," tandasnya.