Bahlil: Butuh Nyali Besar Berantas Mafia Migas

JAKARTA  -  Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkomitmen memberantas mafia minyak dan gas (migas). Hanya saja, kata Bahlil, butuh nyali besar melawan mafia migas.

 

Komitmen ini ia utarakan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Bahlil bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax.

 

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, butuh nyali besar melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM. Karena itu, ia meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng.

 

"Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali," akunya.

 

Bahlil mengatakan, saat ini Pemerintah tengah berupaya untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Sebab subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

 

Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo," tegasnya.

 

Ia juga berbicara mengenai perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, Bahlil memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini.

 

"LPG ini sejak 2007 Pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp 36 ribu per tabung, tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp 23 ribu, Rp 25 ribu, bahkan Rp 30 ribu," ungkapnya.

 

Mendengar tingginya angka gas 3 kg di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, ada pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga gas 3 kg di pasaran.

 

"Orang nggak mau karena sudah nyaman. Ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini," kata mantan menteri investasi ini.

 

Bahlil menegaskan negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun, ia mengungkap 15 persen atau Rp 420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.

 

Rinciannya, sebanyak Rp 87 triliun untuk subsidi gas 3 kg per tahun, Rp 150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir Rp 187 triliun untuk subsidi listrik. 

 

Ia mengaku, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke yang berhak. "Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu," janjinya.

 

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023 merupakan perampokan uang negara. Ke depan, perlu dilakukan pembersihan besar-besaran terhadap semua pihak yang terkait dan bersinggungan dengan mafia migas di Pertamina dan Kementerian terkait, termasuk backing mafia migas. 

 

“Saat menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyampaikan bahwa dirinya tidak sanggup membubarkan Petral, anak perusahaan Pertamina, yang ditengarai sebagai sarang mafia migas lantaran backingnya sangat kuat,” kata Fahmy. 

 

Ia menilai tidak mudah memang untuk mengungkap mafia tersebut. Meski begitu, jika mencermati periode waktu mega korupsi yang berlangsung lama antara periode 2018-2023, dan baru di awal tahun ini, dapat diungkap tentunya bisa menjadi petunjuk penting bagi Kejaksaan Agung untuk mengejar backing tersebut. 

 

"Tanpa operasi besar-besaran terhadap jaringan mafia migas, termasuk menyikat backingnya, mega korupsi Pertamina pasti terulang lagi," tegasnya.