Aktivis Geruduk Rapat DPR Di Hotel

JAKARTA - Rapat Revisi Undang-Undang (RUU) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang digelar 2 hari di hotel bintang 5, digeruduk aktivis. Agar kejadian tidak terulang, DPR dan Pemerintah memutuskan memindahkan rapat tersebut ke gedung parlemen di Senayan.

 

Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI digelar di Hotel Fairmont, Jakarta, 14-15 Maret 2025. Rapat yang dipimpin Ketua Panja yang juga Ketua Komisi I DPR Utut Adianto ini diikuti perwakilan dari Kementerian Pertahanan.

 

Awalnya, rapat berjalan lancar. Bahkan, DPR dan Pemerintah berhasil menyepakati poin-poin krusial dalam RUU TNI. Salah satunya, penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil di 16 kementerian/lembaga. Sebelumnya, prajurit TNI aktif hanya bisa menempati jabatan sipil di 15 kementerian/lembaga.

 

Namun, memasuki hari kedua rapat, Sabtu (15/3/2025), rapat mengalami gangguan. Tiga aktivis Kontras, menerobos ruang rapat dan meminta agar rapat dibatalkan. Dorong-dorongan terjadi antara aktivis dan petugas keamanan hotel.

 

Meskipun sudah didorong ke luar ruang sidang, protes tidak berhenti. Ketiga aktivis ini tetap berorasi dan membentangkan poster yang berisi penolakan terhadap pembahasan RUU TNI. Mereka hawatir, RUU TNI akan menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI.

 

Mencegah agar kejadian serupa tidak terulang, DPR dan Pemerintah menghentikan rapat di hotel. Selanjutnya, Panja RUU TNI akan kembali ke Gedung DPR, Jakarta.

 

Kapan? Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin memastikan, rapat bersama Pemerintah akan dilanjutkan pekan depan. Namun, ia belum mengetahui secara pasti, apakah Senin akan menyerahkan hasil Panja ke tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

 

Kata Hasan, pembahasan belum selesai untuk dibawa ke paripurna. Namun, Komisi I DPR sudah tidak akan mengundang pihak luar lagi. “Kami akan rapat dengan Pemerintah. Betul (pembahasan di DPR RI),” ungkapnya di Jakarta, Minggu (16/3/2025).

 

Ia mengungkapkan, RUU TNI akan menambah tugas prajurit untuk operasi nonperang. Dari semula 14 menjadi 17. Di antaranya mengatasi persoalan narkoba dan siber. Ketentuan mengenai kewenangan di bidang narkoba, termasuk implementasi TNI akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). “Tapi yang jelas TNI tidak ikut dalam penegakan hukumnya,” urai politisi PDI Perjuangan ini.

 

Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini menyebut, rapat Panja RUU TNI akan dilanjutkan hari ini. Amelia juga memastikan Panja akan mengakomodir aspirasi masyarakat, sehingga RUU TNI tak perlu dikhawatirkan.

 

Kami juga sangat menjaga kepercayaan publik yang sudah baik selama ini terhadap TNI,” tutur Amelia.

 

Sementara itu, Ketua Panja RUU TNI Utut Adianto menanggapi demo aktivis KontraS di Hotel Fairmont, Jakarta. Ia menyebut, penolakan yang dilakukan merupakan bentuk keberpihakan atas penolakan revisi UU TNI.

 

“Kalau KontraS memang dari awal nggak setuju. Nah ini kan keberpihakan,” kata Utut di Hotel Fairmont, Jakarta, Sabtu (15/3).

 

Utut mengaku, pihaknya sudah mencoba mengundang koalisi masyarakat sipil, salah satunya KontraS, tetapi mereka tidak mengindahkan. Menurutnya, KontraS ingin adanya revisi UU Peradilan Militer.

 

“Mereka menilai yang lebih dibutuhkan sekarang undang-undang yang berhubungan dengan peradilan militer atau bidangnya,” ujar Utut.

 

Legislator PDI Perjuangan itu tidak mempermasalahkan jika KontraS menolak revisi UU TNI. Utut menegaskan, digelarnya pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont, karena perlu melakukan konsinyering.

 

“Kamu tau arti konsinyering? Konsinyering itu dikelompokan gitu ya,” jelas Utut.

 

Lagian, lanjut Utut, rapat di hotel antara DPR dan Pemerintah bukan hal baru. Menurutnya, sejumlah legislasi juga pernah dibahas di hotel.

 

“Tapi dulu-dulu tidak sampai digeruduk tuh,” pungkasnya.