Sri Mulyani: Indonesia Tetap Kuat Dan Stabil

JAKARTA - Genderang perang dagang yang ditabuh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat ekonomi dunia makin tidak pasti. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil.

 

Pekan lalu, Trump memperluas kebijakan proteksionisnya. Setelah mengenakan tarif tinggi pada produk dari Kanada, Meksiko, dan China, Presiden dari Partai Republik itu resmi memberlakukan bea masuk sebesar 25 persen untuk baja dan aluminium.

 

Dengan kebijakan ini, seluruh impor produk berbahan aluminium dan baja, mulai dari kaleng soda, mur, baut, hingga mesin berat akan dikenai bea masuk yang baru. Kebijakan yang mulai berlaku pada Rabu (12/3/2025) ini memicu ketegangan baru. Eropa, Kanada, Inggris dan Australia langsung melayangkan kecaman. Kanada bahkan mempertimbangkan langkah balasan. 

 

Sementara itu, Uni Eropa memberlakukan tarif balasan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyebut kebijakan Trump itu sangat merugikan dunia usaha dan semakin membebani konsumen. Kenaikan tarif disebut akan mengganggu rantai pasokan, menciptakan ketidakpastian ekonomi, serta mengancam lapangan kerja dan meningkatkan harga. "Tidak ada yang diuntungkan dari situasi ini, baik di Uni Eropa maupun di AS," ujarnya dikutip dari BBC, Kamis (13/3/2025). 

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani tak tinggal diam menghadapi situasi ini. Setelah memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belajan Negara (APBN), Sri Mul menggelar pertemuan dengan lebih dari 60 analis ekonomi, di kantornya, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Dalam acara itu, Sri Mul turut memaparkan kondisi terkini APBN serta strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

 

Tak sampai di situ, Minggu (16/3/2025) lewan akun Instagramnya @smindrawati, Sri Mul kembali memaparkan kondisi ekonomi yang diakuinya tetap kuat di tengah disrupsi ekonomi global yang dipicu oleh kebijakan perdagangan Trump.

 

Sri Mul mengakui, Indonesia turut terdampak oleh perang dagang yang semakin memanas akibat kebijakan proteksionis AS. Namun, Pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5 persen melalui berbagai stimulus, termasuk dorongan terhadap daya beli masyarakat dan kestabilan rantai pasok, terutama selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

 

“Pemerintah akan terus hadir dan berkomitmen agar APBN memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tulis Sri Mul.

 

Dalam postingan sebelumnya, Sri Mul juga menyatakan, kebijakan Amerika yang menaikkan tarif impor ini akan memicu reaksi balasan dan langkah-langkah resiprokal dari negara-negara terdampak. 

 

Menurut Sri Mul, di tengah eskalasi perang dagang, ekonomi Indonesia tetap mampu bertahan dengan baik. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 yang tetap berada di atas 5 persen. Selain itu, inflasi yang terjaga pada level rendah serta surplus Neraca Pembayaran 2024 sebesar 7,2 miliar dolar AS atau naik 14,2 persen dari tahun sebelumnya. Ini menjadi indikator lain bahwa ekonomi Indonesia masih stabil.

 

"Posisi keseimbangan tetap terjaga, dengan surplus Neraca Perdagangan Januari 2025 yang meningkat 78 persen dari tahun sebelumnya, dari 1,5 miliar dolar AS menjadi 3,5 miliar dolar AS," ungkapnya. 

 

Sri Mul juga melaporkan APBN hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun. Defisit ini terjadi karena penerimaan negara masih lebih kecil dibandingkan pengeluaran.

 

Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun atau 10,5 persen dari target. Sementara itu, belanja negara dalam dua bulan pertama tahun ini telah mencapai Rp 348,1 triliun atau 9,6 persen dari pagu anggaran.

 

Sri Mul menjelaskan penerimaan negara masih mengalami perlambatan, terutama akibat moderasi harga komoditas. Namun, pemerintah terus melakukan berbagai inisiatif strategis dan perbaikan administratif guna menjaga dan meningkatkan penerimaan.

 

"APBN tetap fleksibel sebagai instrumen penting dalam menjaga kinerja ekonomi serta mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Sri Mul. 

 

Hal senada disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan, Pemerintah akan terus memonitor dinamika ekonomi global yang terus mengalami perubahan, salah satunya terkait kebijakan tarif Trump.

 

Airlangga menegaskan Indonesia tetap berada dalam posisi yang baik di tengah meningkatnya risiko resesi di berbagai negara. Mengutip data Bloomberg per Februari 2025, probabilitas resesi Indonesia tercatat kurang dari 5 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Meksiko (38 persen), Kanada (35 persen), dan Amerika Serikat (25 persen).

 

Airlangga menekankan, dengan fondasi ekonomi yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas dan daya saingnya di tengah ketidakpastian global.

 

Tentu diperlukan komitmen dan sinergi dari semua pihak untuk terus membangun fundamental ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.

 

Airlangga menyampaikan, pemerintah akan memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Fitri 2025 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berbagai program telah disiapkan untuk menyambut Lebaran, mulai dari sektor pariwisata, transportasi, hingga insentif bagi masyarakat.

 

Selama periode Idul Fitri, Pemerintah memproyeksikan akan ada 122,1 juta perjalanan wisatawan yang diharapkan dapat mendongkrak industri pariwisata. Untuk mendukung mobilitas masyarakat, Pemerintah juga memberikan insentif berupa penambahan PPN DTP sebesar 6 persen untuk tiket transportasi serta diskon tarif tol sebesar 20 persen bagi perjalanan jarak jauh di beberapa ruas tol. 

 

Selain itu, guna mempercepat adopsi kendaraan listrik, pemerintah telah menetapkan bantuan sebesar Rp 7 juta per unit untuk pembelian sepeda motor listrik.

 

Di sisi kesejahteraan pekerja, kata dia, Pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja dan buruh, serta Bonus Hari Raya bagi pengemudi dan kurir layanan transportasi berbasis aplikasi, akan dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Sementara itu, penyaluran THR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah, serta para pensiunan, dijadwalkan dilakukan dua minggu sebelum Idul Fitri.