Pemerintah Tidak Anti-Kritik, Undang Ekonom Dan Analis Pasar Modal

JAKARTA - Sejumlah ekonom dan analis pasar modal diundang ke Istana Kepresidenan, Senin (24/3/2025). Mereka diminta memberikan saran dan kritik kepada Pemerintah terkait berbagai kebijakan. Kepada para analis, Pemerintah memastikan tidak anti-kritik.

 

Yang mengundang adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO). Lembaga yang dipimpin Hasan Nasbi ini ingin membuka dialog terkait kebijakan pemerintah. Pemanggilan itu tak lepas dari anjloknya Indeks Saham Gabungan (IHSG) di bursa saham, pekan lalu.

 

Dalam diskusi tersebut, hadir perwakilan dari Kantor Komunikasi Kepresidenan, termasuk Deputi II Bidang Diseminasi dan Media Informasi Noudhy Valdryno, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Dialog ini juga melibatkan Chief Economist dari berbagai lembaga, salah satunya Fakhrul Fulvian dari Trimegah Sekuritas Indonesia.

 

Noudhy Valdryno menyatakan, diskusi ini merupakan wujud nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas komunikasi dengan semua elemen masyarakat. Ia menyebut bahwa Pemerintah sangat menyadari pentingnya pelaku pasar modal dalam menopang perekonomian nasional.

 

Kami berdiskusi dengan para analis, para ekonom terkait kebijakan dan outlook ekonomi Indonesia ke depannya," kata Noudhy di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/3/2025).

 

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa pasar modal dan ekonom memegang peranan penting. Khususnya, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh sebesar 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang. 

 

Istana pun menginginkan adanya rekomendasi, saran dan pandangan para ahli terhadap perekonomian Indonesia saat ini. "Alhamdulillah masih pada optimis, pada semangat dan mereka juga berkomitmen untuk membangun negara ini bersama-sama dengan pemerintah," tegasnya.

 

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengapresiasi inisiatif pemerintah untuk memperbaiki pola komunikasi terkait kebijakan ekonomi. Menurutnya, komunikasi yang lebih jelas dan rutin akan meningkatkan transparansi serta memberikan kepastian kepada pelaku pasar.

 

Pada dasarnya pemerintah aware bahwa dibutuhkan komunikasi yang lebih baik terkait kebijakan kepada pelaku pasar. Sehingga akan dilakukan secara konsisten dan rutin ke depannya," kata Fakhrul, Senin (24/3/2025).

 

Selain itu, Fakhrul menekankan bahwa kebijakan-kebijakan seperti Danantara dan MBG telah sejalan dengan tujuan bernegara yang tertuang dalam UUD 1945. Namun, ia mengingatkan bahwa eksekusi yang matang dan komunikasi yang konsisten tetap menjadi kunci keberhasilan.

 

“Optimisme harus dibangun, dan pasar modal dan pelaku usaha akan menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam pembangunan,” pungkas Fakhrul.

 

Di tempat terpisah, Presiden Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri dan wakil menteri di Istana Merdeka. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas pentingnya perbaikan komunikasi publik terkait kebijakan dan capaian pemerintah.

 

Presiden ingin capaian program-program pemerintah disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Ia juga meminta jajarannya untuk membangun narasi komunikasi yang baik guna menangkal opini yang tidak benar di tengah masyarakat.

 

"Jangan sampai rakyat digiring oleh opini-opini dan narasi-narasi yang enggak benar gitu loh," ujar Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang hadir dalam pertemuan tersebut.