Puan Geram, 80 Ribu Anak Terpapar Judol

JAKARTA - Judi online alias judol telah merasuki berbagai kalangan masyarakat. Termasuk anak-anak. Berdasarkan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), 80 ribu anak terpapar judol. Mendapati fakta ini, Ketua DPR Puan Maharani amat geram.

 

Puan mendapat laporan dari Komdigi bahwa ada 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun telah mengenal judol yang didapat melalui game online di ponsel. Ketua DPP PDIP ini menegaskan, kondisi ini mengancam masa depan bangsa.

 

"Judi online tidak boleh dibiarkan berkembang semakin luas. Judol mengancam masa depan anak bangsa," ucapnya, di Jakarta, Senin (28/4/2025).

 

Puan meminta Pemerintah semakin gencar memberantas judol. Bandar dan aplikasi-aplikasi penyebar judol harus diberantas hingga akar-akarnya. Dengan begitu, tak ada lagi ruang bagi judol untuk berkembang.

 

"Pastikan bandar-bandar judol diberantas, bukan hanya pemain-pemain tengah atau pelaku kecilnya. Agar aktivitas judol tidak mati satu, tumbuh seribu. Ini sekaligus demi memastikan penegakan yang berkeadilan," pinta Puan.

 

Putri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini juga mendorong keterlibatan berbagai elemen bangsa untuk mengatasi masalah judol. Termasuk dari lingkungan pendidikan, seperti kampanye anti-judol di sekolah-sekolah.

 

"Kurikulum pendidikan dan kampanye publik harus memuat bahaya dan implikasi sosial dari judi online. Harus banyak pendekatan yang dilakukan," imbuh Puan.

 

Selain itu, Puan menilai, butuh aturan main yang dapat memperketat pengawasan terhadap perbankan, e-wallet, dan operator seluler yang diduga memfasilitasi transaksi judol. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dapat menerapkan sanksi administratif terhadap lembaga yang terbukti lalai," katanya.

 

Puan pun berjanji, DPR akan terus mengawal masalah pemberantasan judi online.

 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, tahun ini, akumulasi perputaran transaksi keuangan judol meningkat dibanding 2024. Nilainya fantastis, hampir setengah APBN 2025.

 

Berdasarkan data, tahun ini, diperkirakan perputaran dana judi online mencapai Rp 1.200 triliun. Data tahun lalu sebesar Rp 981 triliun," ungkap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam keterangan tertulis, Senin (28/4/2025).

 

Ivan mengatakan, Rp 1.200 triliun tersebut diambil dari pergeseran pola transaksi judol hingga hasilnya diamankan ke luar negeri. “Nilai Rp 1.200 triliun merupakan perkiraan akumulasi perputaran judi online sampai dengan akhir 2025. Nilai tersebut didasarkan atas tren nilai perputaran 2024," katanya.

 

Meski perputaran uangnya meningkat, Ivan menyatakan, Pemerintah berhasil menekan aktivitas judol. Pemberantasan masif dilakukan sejak pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online pada 4 November 2024 dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan penegakan hukumnya dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

"Kerja keras yang sudah dilakukan Pemerintah melalui desk judol ini berhasil menekan laju pertumbuhan aktivitas judol. Apalagi Polri sudah menunjukkan sukses penegakkan hukumnya,” ujar Ivan.

 

Ivan mengatakan, kripto masih kerap dimanfaatkan untuk memindahkan dana oleh para pelaku judol. Kemajuan fintech berdampak masifnya virtual currency yang dipergunakan sebagai alternatif transaksi untuk menyembunyikan harta-harta ilegal. Salah satu aliran dana itu paling masif ke Singapura.

 

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bekerja sama untuk menindak jaringan fake Base Transceiver Station (BTS) dan judi online yang meresahkan masyarakat. Fake BTS yang kerap disalahgunakan untuk aksi penipuan dan penyebaran informasi ilegal, serta judol, yang merugikan ekonomi masyarakat, menjadi fokus utama dalam kerja sama ini.

 

“Keamanan ruang digital adalah prioritas. Tidak ada toleransi bagi pelaku kejahatan siber yang mengancam ketertiban publik,” kata Meutya.

 

Menurutnya, sinergi yang erat antara Pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya.