Menko Perekonomian: RI-Amerika Teken Perjanjian Rahasia

JAKARTA - Negoisasi tahap pertama Indonesia dan Amerika Serikat soal tarif resiprokal sudah rampung. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto selaku pemimpin delegasi Indonesia, telah melaporkan hasil negosiasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Apa yang dilaporkan? Salah satunya, RI-Amerika sudah teken perjanjian rahasia. Apa maksudnya? “Artinya, apa yang sedang kita bahas itu hanya untuk dua belah pihak. Kita tidak publish ke masyarakat ataupun ke pihak lain,” jelas Airlangga usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Senin (28/4/2024). 

 

Airlangga menjelaskan, dalam proses negosiasi tahap awal, Indonesia dan Amerika telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) sebagai bagian dari upaya mempercepat perundingan terkait tarif, investasi, dan keamanan ekonomi antara kedua negara.

 

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, kesepakatan terjadi setelah delegasi yang dikirim ke Washington DC, AS melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat AS. Mulai dari US Trade Representative, Secretary Commerce, Secretary Treasury, hingga Director of National Economic Council.

 

Selain itu, delegasi juga bertemu dengan sejumlah pelaku usaha seperti Semikonduktor Industry Association, United States-ASEAN Business Council, United States-Industry Indonesia Society (USINDO), Asia Group, Amazon, Boeing, Microsoft, hingga Google.

 

“Juga dengan beberapa dari negara lain, antara lain pertemuan secara virtual saya dengan Menteri Luar Negeri Australia Don Farrell, Menteri Trade dan Industri Korea Selatan Mr. Degen An,” sebutnya.

 

Dalam laporannya kepada Presiden, Airlangga menyampaikan bahwa secara prinsip, apa yang ditawarkan Indonesia kepada AS mendapatkan apresiasi karena masukkannya relatif komprehensif. Ia pun menyebut, Pemerintah Indonesia menawarkan skema yang tidak hanya mengatur soal tarif, tetapi juga mencakup aspek non-tarif, serta rencana penyeimbangan neraca perdagangan antara kedua negara.

 

Kita sebut itu fair and square,” tegasnya.

 

Airlangga melanjutkan, neraca perdagangan bilateral yang saat ini mencatat surplus sekitar 19 miliar dolar AS di pihak Indonesia akan diimbangi melalui komitmen transaksi jual beli langsung senilai lebih dari 19,5 miliar dolar AS. Lalu, ditambah dengan sejumlah proyek pembelian barang dan jasa dari Amerika.

 

Selain membahas tarif, Airlangga menyebut negosiasi juga menyentuh isu-isu strategis seperti pengelolaan critical minerals. Diketahui, critical minerals adalah sumber daya mineral berupa logam maupun non-logam bernilai ekonomi, namun beresiko mengalami gangguan pasokan. Hal itu akibat kelangkaan geologis, gangguan geopolitik dan sebagainya.

 

Selain itu, negosiasi RI-Amerika juga membahas soal permintaan tarif resiprokal untuk komoditas utama ekspor Indonesia, serta kerja sama di bidang pendidikan dan sains. Indonesia menegaskan pentingnya mendapatkan equal level playing field dengan negara-negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh dalam perdagangan dengan Amerika Serikat.

 

“Kami minta tarif ekspor kita diperlakukan sama seperti negara-negara lain, agar kompetisi berjalan adil,” ungkapnya.

 

Dalam rangka mempercepat realisasi hasil negosiasi dan meningkatkan posisi Indonesia dalam hubungan bilateral, Airlangga menyebut Presiden Prabowo telah menyetujui pembentukan tiga satuan tugas (satgas).

 

Pertama, Satgas Perundingan Perdagangan, Investasi, dan Keamanan Ekonomi untuk menindaklanjuti hasil perundingan dengan AS. Kedua, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK untuk menjaga ketahanan sektor ketenagakerjaan. Ketiga, Satgas Deregulasi Kebijakan untuk mempercepat reformasi regulasi di dalam negeri.

 

Ia menyebut, Prabowo memberi arahan agar yang ditawarkan Indonesia bersifat win-win solution dan tidak membedakan satu negara dengan negara lain. “Jadi artinya relatif apa yang kita tawarkan adalah apa yang sedang kita lakukan di dalam negeri,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya diversifikasi hubungan perdagangan sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Donald Trump.

 

Ia menyebut, meski perdagangan Indonesia dengan AS hanya berkontribusi kurang dari 2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dampak global dari kebijakan tersebut tetap signifikan.

 

“Ini tidak hanya memengaruhi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip Senin (28/4/2025).

 

Menurutnya, situasi global saat ini mendorong negara-negara untuk mencari pasar ekspor baru dan mempercepat perundingan dagang. “Sekarang ada perasaan bahwa kita benar-benar harus membuat kemajuan,” tuturnya.

 

Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya hubungan bilateral dengan Tiongkok. Meski mencatatkan defisit perdagangan bagi Indonesia, tapi telah banyak berinvestasi di sektor mineral strategis nasional. Ia pun menegaskan, Pemerintah berkomitmen memperluas perdagangan dan investasi internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang di tengah ketidakpastian global.

 

“Ini adalah area yang bisa memberikan banyak alternatif bagi Indonesia, baik dalam bentuk tujuan perdagangan maupun kerja sama dengan banyak negara di dunia,” pungkasnya.

 

Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menilai, proses negosiasi tarif dengan AS merupakan bentuk dukungan nyata untuk industri dalam negeri. Namun, Pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya alternatif lain untuk mengantisipasi dinamika kebijakan perdagangan AS.

 

Menurutnya, volatilitas akibat kebijakan perdagangan Presiden Donald Trump membuat hasil perundingan tidak selalu konsisten.

 

“Secara realistis, kita tidak bisa berharap banyak dari pencapaian negosiasi,” ujarnya kepada Redaksi, Senin (28/4/2025).

 

Shinta mencontohkan, negara-negara seperti Meksiko, Kanada, Korea, dan Singapura tetap terkena tarif tambahan meski telah mencapai kesepakatan dengan Trump. Dia berharap pemerintah segera menyiapkan alternatif menjaga stabilitas ekspor, makroekonomi, dan pertumbuhan ekonomi domestik.