Wawancara Eksklusif Dengan Kepala IKN Basuki Hadimuljono

JAKARTA - Kesungguhan dan keseriusan Presiden untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak perlu diragukan. Presiden telah memutuskan IKN masuk dalam daftar proyek strategis nasional dan menyetujui anggaran Rp 48 triliun untuk membangun gedung-gedung yudikatif dan legislatif di sana. Ini makin membuktikan bahwa Presiden Prabowo punya komitmen kuat untuk segera mewujudkan IKN sebagai ibu kota politik, melanjutkan legacy presiden sebelumnya, Joko Widodo.

 

“Bapak Presiden Prabowo benar-benar ingin IKN menjadi ibu kota politik pada tahun 2028,” ungkap Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, dalam wawancara khusus dengan Rakyat Merdeka Group di kantornya, Menara Mandiri Jakarta, Selasa (29/4/2025).

 

Menurut Kepala OIKN, Presiden Prabowo tak berbeda dengan Jokowi saat memperha­tikan detail-detail pembangunan di IKN. Salah satunya, memberi masukan untuk desain ruang sidang paripurna untuk Gedung MPR/DPR IKN. Presiden me­minta tim untuk mempelajari arsitektur India dan Mesir sebagai referensi. Termasuk dalam pemilihan warnanya.

 

Menurut Basuki, fokus tu­gasnya di IKN saat ini adalah untuk menancapkan dua tonggak penting. Pertama, penempatan aparatur sipil negara (ASN) di IKN mulai tahun ini. Sehingga pihaknya menyiapkan kantor, rumah susun untuk tempat tinggal, dan mendidiknya agar sesuai standar operasional birokrasi yang efisien, berintegritas dan tata kelolanya baik.

 

Kedua, tonggak IKN sebagai ibu kota politik, yang dideklara­sikan tahun 2028. Yang harus disiapkan bukan hanya kawasan inti, tetapi juga wilayah sekitar IKN. Misalnya, fasilitas sekolah-sekolah di sekitar Kabupaten Sepaku harus diperbaiki, agar anak-anak ASN yang pindah ke IKN bisa melanjutkan pendidikannya. “Kami juga menyiap­kan masyarakat lokal agar siap menjadi warga ibu kota,” tambah Basuki.

 

Saat wawancara, Kepala OIKN didampingi oleh Juru Bicara Troy Pantouw. Sementara Tim Rakyat Merdeka dipimpin Kiki Iswara Darmayana (CEO Rakyat Merdeka Group) dan di­dampingi oleh Ratna Susilowati (Direktur Pemberitaan), Firsty Hestyarini (Pemimpin Redaksi RM Digital), Sarif Hidayat (Kepala Redaktur Eksekutif), Bambang Trismawan (Editor) dan Dwi Pambudo (Jurnalis Foto/Videografer). Berikut petikan wawancara selengkapnya:

 

Pemerintah melakukan efisiensi belanja APBN dan APBD. Namun, biaya pem­bangunan IKN tidak dikurangi. Bagaimana rencana Pemerintahan Prabowo untuk membangun IKN dan priori­tas penggunaan anggarannya sepanjang tahun ini?

 

Dalam sidang kabinet ter­batas, 15 Januari 2025 yang membahas IKN, kami mengusulkan pembiayaan untuk pem­bangunan kawasan yudikatif dan legislatif, hingga tahun 2028. Mencakup kantor-kantor Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, DPR, MPR, dan DPD. Juga hunian dan kawasan sekitarnya. Anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp48,8 triliun. Dan ini telah disetujui Bapak Presiden. Dalam sidang itu, hadir Menteri PUPR, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekjen, serta OIKN.

 

Untuk tahun 2025, IKN membutuhkan Rp14,6 triliun. Awalnya disetujui Rp5,3 triliun. Lalu kami mengajukan tambahan sebesar Rp8,1 triliun. Dan kini sedang diproses Kementerian Keuangan. Jadi, anggaran untuk pembangunan IKN tetap ber­jalan sesuai rencana. Namun, efisiensi tetap berlaku untuk hal-hal umum seperti perjalanan dinas dan seminar.

 

Perlu dicatat bahwa pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan dana dari APBN. Total kebutuhan pembangunan IKN sampai 2028 itu sudah kami hitung bersama dengan para deputi OIKN dan Kementerian Keuangan, biayanya mencapai sekitar Rp204 triliun.

 

Selain APBN, dari mana sumber dana yang digunakan untuk pembangunan IKN?

Selain APBN, dari mana sumber dana yang digunakan untuk pembangunan IKN?

 

Sumber dana pembangunan IKN berasal dari beberapa saluran. Selain APBN, ada Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi lang­sung (direct investment), dan kemungkinan juga pendanaan dari luar negeri. Beberapa lembaga seperti ADB (Asian Development Bank) dan AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank) sudah menawarkan kerja sama. Namun, kami be­lum meminta izin dari Menteri Keuangan untuk merealisasi­kannya.

 

Untuk KPBU, kami memi­liki skema pembiayaan untuk perumahan dan infrastruktur seperti jalan dan kawasan. Saat ini, pembangunan di IKN meli­batkan tiga institusi. Pertama, proyek multi-year yang dulu dikerjakan Kementerian PUPR. Ini masih terus dilanjutkan, terutama untuk prasarana dasar. Kedua, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani pembangunan peruma­han.

 

Setelah Lebaran yang lalu, blokir anggaran di Kementerian PUPR sudah dibuka untuk menyelesaikan proyek-proyek seperti jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, dan jalan ka­wasan. Sebanyak, 47 tower pe­rumahan juga akan dilanjutkan oleh Kementerian Perumahan.

 

Ketiga, proyek baru, seperti kawasan jalan Multi Utility Tunnel (MUT), akan dikerjakan oleh Otorita IKN. Tendernya sudah kami lakukan, dan mudah-mudahan pada pertengahan Mei sudah bisa tanda tangan kontrak.

 

Bagaimana rencana pem­bangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN, bisa diceritakan?

 

Untuk membangun kompleks yudikatif dan legislatif, kami akan melakukan tender pada akhir Mei, sambil menyelesaikan pencairan dana tambahan Rp8,1 triliun. Jika semua berjalan ses­uai rencana, proyek pembangu­nan kawasan yudikatif legislatif bisa selesai pada 2028.

 

Desain kawasan ini sudah ada dan telah di-review, serta dilapor­kan kepada Presiden. Presiden memberikan perhatian khusus pada ruang sidang paripurna, yang menurut beliau kurang grande. Karena itu, desainnya sedang diperkuat kembali oleh tim dari Kementerian PUPR. Kami menunggu persetujuan Presiden sebelum melanjutkan.

 

Biaya pembangunan IKN sampai tahun 2028 sebesar Rp204 triliun. Bisakah dirinci darimana saja sumbernya?

 

Secara rinci, kebutuhan dana sebesar Rp204 triliun itu terbagi sebagai berikut. Dari APBN Rp48,8 triliun, KPBU sebesar Rp59 trilun untuk membangun perumahan termasuk 97 tower dan 130 rumah tapak. Dan untuk jalan, MUT sebesar Rp70 triliun. Sisanya diupayakan dari direct investment, termasuk pembangunan restoran dan hotel. Saat ini sudah ada direct investment senilai Rp2,6 triliun dari total sekitar Rp8 triliun yang sedang diproses. Jadi, pembangunan IKN terus berjalan, insya Allah, sesuai rencana.

 

Bagaimana perkembangan atau kondisi terbaru IKN?

 

Perkembangan paling baru, pekan lalu Kementerian Pertahanan datang dan menyatakan setuju atas lokasi pembangunan SMA Taruna Nusantara. Targetnya, akan ada 750 siswa di angkatan pertama. Selain itu akan ada pembangunan Taman Safari, Pacuan Kuda, dan Polo Kuda. Ini akan menjadi tambahan komunitas baru di IKN. Alhamdulillah, sejauh ini semuanya berjalan lancar.

 

Sejumlah BUMN dan swasta yang sudah melakukan ground breaking, bagaimana progresnya saat ini? Apakah sudah ada yang mulai membangun?

 

Ada enam bank yang bulan ini akan mulai membangun, yaitu BTN, BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan Bank Kaltimtara. Itu semua di luar skema KPBU. Gedung Bank Indonesia dan rencana kantor OJK juga dibangun oleh masing-masing institusinya, ti­dak menggunakan skema KPBU.

 

Jadi, gedung-gedung per­kantoran dan bisnis, sudah ada yang selesai ya?

 

Sudah. Bahkan interior kan­tor-kantor Bank Indonesia sudah diresmikan oleh Pak Gubernur BI. Kementerian Koordinator juga hampir selesai, mungkin 99 persen, furnitur sudah ma­suk. Kami pernah rapat di hall Kemenko III yang kapasitasnya 600 orang. Masing-masing Gedung Kemenko memiliki empat tower, dan totalnya ada 16 tower, sudah siap digunakan.

 

Mendengar paparan terse­but, apakah infrastruktur yang ada saat ini sudah cukup untuk menjalankan roda pemerin­tahan?

 

Untuk menjalankan roda pemerintahan eksekutif, secara umum sudah siap. Kita sudah punya 16 tower untuk kantor Kemenko yang siap digunakan, dan 47 tower hunian juga sudah siap. Dari jumlah itu, OIKN su­dah menggunakan enam tower untuk sekitar 1.000 orang. Bulan ini, ASN BIN juga akan pindah, dan menggunakan dua tower. Jadi, masih ada banyak yang bisa digunakan.

 

Bisakah diceritakan, bagaimana skenario pemindahan ASN dilakukan?

 

Minggu lalu kami membahas hal ini bersama Komisi II DPR, KemenPAN-RB, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan OIKN. Saat ini, sekitar 600 ASN dari OIKN sudah pindah. Juni nanti bertambah 579 orang lagi. Lalu, dari BIN ada 200 orang. Wakil Kepala BIN, Pak Komjen Imam Sugianto me­nyampaikan, kantor modular BIN sudah habis masa sewanya, maka mereka akan pindah ke IKN dan menempati dua rusun sebagai kantor sementara sam­bil menunggu pembangunan kantor permanen.

 

Bagaimana dengan sarana pendidikan dan kesehatan di IKN?

 

Untuk fasilitas kesehatan, ada empat rumah sakit yang sedang dibangun. Rumah Sakit Hermina dan Mayapada bahkan sudah selesai dibangun dan sudah beroperasi. Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga su­dah selesai dan tinggal menung­gu peresmian. Sementara Rumah Sakit Abdi Waluyo masih dalam proses konstruksi.

 

Bagaimana progres pem­bangunan bandara dan bendungan?

 

Bandara sudah selesai 100 persen. Sekarang statusnya bukan lagi bandara VIP, tapi bandara komersial umum untuk IKN. Panjang landasan pacunya sudah 3.000 meter, bisa dida­rati pesawat berbadan lebar (wide-body jet). Terminalnya juga sudah selesai. Tinggal kelengkapan prasarana penda­ratan. Intinya, bandara sudah siap digunakan. Sementara, bendungan Sepaku sudah 100 persen. Sekarang kami sudah bisa menghasilkan 300 liter per detik, air siap minum (potable wa­ter). Setiap tiga bulan, saya minta agar kualitas air dicek dari titik-titik tertentu. Mulai dari reservoir, istana, kantor Kemenko, sampai ke rumah susun. Semuanya dicek oleh tim survei.

 

IKN mengembangkan pem­bangunan yang smart city. Bagaimana realisasi konsep ini?

 

Kita sudah menyiapkan be­berapa fasilitas untuk mendu­kung smart city. Ada Command Center. Awalnya fasilitas ini berada di HPK (Hunian Pekerja Konstruksi), namun sekarang berangsur-angsur kami pin­dahkan ke kantor pusat OIKN. Sejumlah prasarana opera­sional smart city juga kami siapkan. Progresnya sejauh ini sangat baik.

Apa bagian tersulit dalam membangun IKN dan bagaimana tantangan terberatnya?

 

Kalau bicara tantangan pembangunan, dari sisi fisik, salah satu kendalanya adalah cuaca. Di sana curah hujan sangat tinggi. Hampir setiap hari hujan. Jadi, kami harus pintar-pintar mencari window time agar pekerjaan tetap ber­jalan. Beberapa waktu lalu, pembangunan IKN sempat melambat karena adanya peruba­han lingkungan strategis dan suasana politik. Tapi sejak blokir (anggaran) dibuka, kami semua kembali berbenah. Kami juga melakukan rapat-rapat untuk menyemangati kemba­li pembangunan di Kawasan Khusus (KK).

Kapan Presiden Prabowo berkunjung ke IKN?

 

Saat kegiatan halalbihalal, Bapak Presiden menyampai­kan rencana berkunjung ke IKN setelah Lebaran. Namun setelah Lebaran, rupanya be­liau ada agenda kunjungan ke Timur Tengah. Sekarang kami sedang menunggu konfirmasi jadwal. Dalam kunjungan IKN nanti, Presiden mungkin akan meresmikan beberapa fasili­tas yang sudah siap. Saat ini banyak bangunan sudah selesai, dan belum diresmikan. Misalnya, Istana Garuda, Gedung Kemenko dan lain-lain.

 

Pak Jokowi pernah mengi­nap di Istana di IKN. Apakah kondisi saat ini juga memung­kinkan jika Presiden Prabowo menginap di sana?

 

Secara fasilitas sangat me­mungkinkan. Di Istana Negara sudah bisa untuk menginap. AC-nya juga sudah dingin. Di hotel juga bisa. Beberapa hotel dibangun di IKN, termasuk oleh Swiss-Bel. Saat ini baru ada dua hotel, yaitu Swissotel dan Qubika. Kami dorong pembangunan hotel lainnya karena ke depan akan banyak kunjungan.

 

Apakah rapat antara OIKN dan Presiden rutin dilakukan? Bagaimana respon beliau mendengar progres pemban­gunan IKN?

 

Respon Presiden sangat posi­tif. Beliau benar-benar ingin agar pada tahun 2028, IKN siap jadi ibu kota politik. Juga men­jadi kota pendidikan. Apalagi IKN kini masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Jadi komit­mennya sangat kuat.

 

Pak Jokowi dikenal memper­hatikan hal-hal detail, terma­suk dalam membangun IKN. Bagaimana dengan Presiden Prabowo?

 

Presiden Prabowo juga sa­ma. Beliau detail. Untuk desain ruang sidang paripurna misalnya, Pak Prabowo sendiri yang turun tangan. Begitu kami lapor, beliau langsung meni­lai, “Ah, ini kurang grande.” Lalu beliau minta tim PU mempelajari desain interior dari India dan Mesir sebagai benchmark, supaya tampilan­nya lebih megah, termasuk pilihan warnanya.

 

Bagaimana perbedaan an­tara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam hal menyikapi pembangunan IKN?

 

Menurut saya hampir sama. Pak Jokowi dulu mempriori­taskan infrastruktur dan IKN. Sekarang, dengan Pak Prabowo, meskipun perhatian utama beliau adalah swasembada pangan, tapi IKN tetap menjadi bagian penting dalam prioritas pembangunan nasional. Jadi saya melihat kesinambungan itu tetap ada.

Bagaimana menyikapi pro dan kontra terhadap IKN, Pak?

 

Saya tidak ingin menjawab po­lemik. Saya memilih fokus beker­ja. Dengan kami pindah ke sana, jadi bisa lebih detail mengawasi pekerjaan yang dilakukan, mem­bantu Kementerian PU dan PKP dalam pembangunan.

 

Bagaimana perkembangan pembangunan pusat riset di IKN, termasuk yang disiapkan oleh universitas-universitas?

 

Sudah berjalan. Salah satunya adalah pusat riset lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Pembangunannya ter­masuk dalam paket kontrak pertengahan Mei ini. Selain itu, kami juga sudah membangun 32 embung untuk konservasi sumber daya air dan mengendalikan limpasan air agar tidak mence­mari kawasan. Ini juga akan berpengaruh pada micro climate IKN agar suhu lebih dingin.

 

Banyak warga berkunjung ke IKN untuk wisata dan piknik, bagaimana menge­lolanya agar kebersihan dan keasrian IKN tetap terjaga?

 

Kami siapkan rest area. Sabtu atau Minggu, kendaraan pengunjung parkir di rest area, lalu diangkut bus commuter untuk keliling IKN. Jadi, kenda­raan pribadi tidak boleh masuk tanpa izin. Untuk umum, mohon maaf mobil pribadi tidak bisa masuk. Kita atur agar kawasan tetap rapi dan tidak rusak. Kami juga sampaikan pengumuman se­lang berapa waktu agar pengunjung menjaga kebersihan. Untuk transportasi ASN OIKN, dari rumah susun, mereka diantar dengan bus ke kantor, dan pu­langnya juga demikian. Jadi, ASN OIKN tidak boleh memba­wa mobil pribadi. Semua meng­gunakan transportasi umum.

 

Bagaimana pemberdayaan masyarakat setempat dan pengembangan UMKM di sana?

 

Sekarang ini, ada sekitar 600 UMKM yang dibina oleh Otorita IKN. Mayoritas adalah kuliner, dan kebanyakan berada di rest area. Selain itu, ada sekitar 50 UMKM membuka tenant di kan­tor-kantor Kemenko, termasuk di kantor OIKN. Jadi, di kantor OIKN, ada food and beverage, misalnya Warung Pojok dari Kadin Kalimantan Timur. Penjual pecel, roti-roti, dan sebagainya. Untuk UKM yang masuk sebagai tenant, dua tahun pertama kami gratiskan sewa. Mereka hanya membayar air dan listrik. Di rusun juga ada tenant seperti Alfamart, Indomaret, Bakso, Soto Banjar, bahkan Excelso.