Gibran Tinjau Bendungan Mbay/Lambo, Minta Proyek Rampung Tepat Waktu

NTT - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan, air, dan energi. Hal tersebut disampaikan Gibran saat meninjau pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (6/5/2025). 

 

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan bendungan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, kualitas, maupun manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat. Pemerintah memandang proyek strategis ini memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, menjamin pasokan air baku, serta membuka peluang pemanfaatan energi baru terbarukan.

 

Untuk itu, Wapres menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek Bendungan Mbay/Lambo agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir. 

 

"Saya meminta pembangunan bendungan ini tidak hanya berorientasi pada fungsi teknis, tetapi juga dapat dimaksimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan pariwisata lokal," kata Gibran dikutip dari siaran pers BPMI Setwapres, Selasa (6/5/2025). 

 

Wapres mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan proyek dan pemanfaatan optimal oleh masyarakat sekitar. Ia menegaskan, proyek strategis ini harus disertai dengan penguatan kapasitas petani, peningkatan layanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

 

Sebagai informasi, pembangunan Bendungan Mbay/Lambo sendiri merupakan salah satu dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025–2029. Proyek yang dimulai sejak September 2021 ini ditargetkan rampung pada tahun 2026, dan hingga awal Mei 2025, progres fisik telah mencapai 80,40 persen.

 

Bendungan ini memiliki luas genangan sebesar 587,61 hektare dan Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 138,60 km², dengan kapasitas tampung normal sebesar 52,89 juta m³. Dibangun melalui dua paket pekerjaan dengan nilai kontrak total Rp1,47 triliun, bendungan ini diharapkan mampu menyuplai air irigasi seluas 6.240 hektare, menyediakan layanan air baku sebesar 205 liter/detik, mereduksi banjir di wilayah hilir seluas 3.200 hektare, serta mendukung potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 117,5 MW. Selain itu, bendungan ini juga dirancang sebagai destinasi wisata baru di Pulau Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo.

 

Mendampingi Wapres pada peninjauan ini, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Nagekeo.