Komisi I Tegaskan Lelang Jabatan Di Perseroda PITS Harus Transparan

SETU-Proses lelang jabatan direksi Perseroda Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) harus dilaksanakan secara transparan, demokratis, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

 

Penegasan ini disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangsel, Ledy MP Butar Butar. Ia menekankan pentingnya proses seleksi yang terbuka guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang mampu meningkatkan kinerja BUMD kebanggaan Kota Tangsel tersebut.

“Yang pasti harus sesuai dengan regulasi yang ada. Harapan kita siapa pun nanti yang terpilih harus mampu membawa Perseroda PITS ke arah performance lebih baik lagi,” ujar Ledy.

 

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyatakan, bahwa pelaksanaan lelang jabatan harus mampu menjaring figur-figur terbaik yang tidak hanya profesional dan berintegritas, tetapi juga memiliki visi dan inovasi untuk membenahi dan memperkuat daya saing Perseroda PITS di tingkat regional maupun nasional.

 

“Pemilihan jabatan komisaris, direksi operasional dan direksi umum harus transparan, demokratis, kapabel, serta berkualitas,” ujarnya. 

 Hingga saat ini telah ada beberapa calon yang mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka untuk jabatan komisaris, direktur umum, dan direktur tersebut. Proses seleksi diawasi langsung oleh Pemkota Tangsel melalui tim independen yang ditunjuk.

 

“Salah satu ketentuan penting yang ditegaskan adalah bahwa calon peserta tidak sedang menjabat atau menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon legislatif, ataupun memiliki afiliasi politik aktif,” ungkapnya. 

 

Ledy melanjutkan, peserta lelang juga tidak boleh memiliki hubungan keluarga hingga derajat ketiga dengan kepala daerah, jajaran direksi, atau dewan komisaris Perseroda PITS. Ketentuan ini mencakup hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan, baik ke atas, ke bawah, maupun ke samping.

 

“Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya memastikan bahwa pengelolaan BUMD dilakukan secara profesional, tanpa intervensi politik dan nepotisme, guna memperkuat tata kelola perusahaan yang bersih dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya.