Jokowi Senangkan Rakyat

SULTRA - Pemerintah mengklaim, sudah menyalurkan 7 juta atau 48,3 persen dari target 14,6 juta bantuan subsidi upah (BSU), kepada pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan, penyaluran BSU kepada pa ra pekerja bakal selesai akhir tahun ini. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi, saat menyaksikan penyerahan BSU oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kepada para pekerja di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra), kemarin.

Jokowi menyatakan, sampai saat ini secara nasional BSU sudah tersalurkan kepada 7.077.550 pekerja atau sebanyak 48,3 persen.

“Dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik,” ujar Jokowi.

Adapun terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), katanya, realisasinya telah mencapai 19,7 juta orang atau 95,9 persen.

"Akhir tahun pasti selesai, Insya Allah,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Jokowi juga menyerahkan BLT BBM kepada 100 perwakilan warga Baubau yang berhak menerima.

“BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah 19.700.000 penerima manfaat, artinya sudah 95,9 persen, sudah hampir selesai. Akhir tahun pasti selesai, Insya Allah,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Tercatat, jumlah penerima BSU di Kota Baubau sebanyak 1.867 pekerja dan penerima BLT BBM sebanyak 12.106 keluarga penerima manfaat (KPM).

Sementara Menaker Ida Fauziyah menambahkan, BSU disalurkan kepada para pekerja dari Sabang sampai Merauke yang memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

Adapun untuk calon peneri mamanfaat BSU yang ada di Sulawesi Tenggara sebanyak 79.675 pekerja.

“Total penerima BSU sampai dengan tahap III di Sulawesi Tenggara ada 19.286 orang, sudah 24,21 persen,” kata Ida.

Menurutnya, saat ini masih menyalurkan BSU kepada para pekerja dilakukan secara bertahap.

“Setiap minggu disalurkan kepada 1 juta, 2 juta penerima BSU. Insya Allah dalam kurun 1 bulan mungkin Pak Presiden kita bisa selesaikan,” jelasnya.

Ida mengungkapkan, sumber dana BSU atau subsidi gaji tahun 2022 senilai Rp 600.000 bersumber dari APBN, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, uang penerima manfaat BSU di BPJS Ketenagakerjaan tidak dikenakan potongan.

“Bantuan ini tak mengurangi uang temanteman pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” kata mantan Anggota DPR ini.

Menaker Ida menerangkan, pemberian BSU Rp 600.000 ini merupakan wujud hadirnya negara dan ikut merasakan dampak dari kenaikan BBM subsidi beberapa waktu lalu. Selain itu, BSU ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

“BSU 2022 ini diberikan pemerintah tanpa melihat level pekerja, tapi karena melihat dampak kenaikan BBM yang menimpa semua sektor dari ujung Aceh hingga ujung Papua,” terangnya.

Selain itu, politisi PKB ini menjelaskan, BSU merupakan bentuk apresiasi Pemerintah kepada para pekerja dan pengusaha yang telah menyertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Karena kalau para pekerja tidak diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, berarti tidak ada jalan mendapat kan BSU,” terangnya.

Tak hanya itu, BSU juga menjadi salah satu program untuk meringankan para pekerja dalam memenuhi keperluan seharihari sebagai akibat dari dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

“Ini adalah pengalihan subsidi BBM yang diterimakan langsung oleh para pekerja. Mudah-mudahan program ini memberikan manfaat untuk para pekerja di Indonesia,” imbuhnya. (rm.id)