Kampanye Pake Angkutan Publik Kudu Digenjot Lagi

JAKARTA - Kemacetan di Ibu Kota meningkat setelah pandemi Covid-19 terkendali. Hal ini terjadi dampak banyak masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi daripada angkutan umum.

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Deerah (DPRD) Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, kemacetan terjadi di hampir semua ruas jalan Ibu Kota.

“Kemacetan dan polusi meningkat setelah Covid-19 mereda,” kata Gilbert dalam keterangan tertulis, kemarin.

Anggota Fraksi PDIP ini menilai, narasi yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bahwa transportasi berhasil dibenahi tak menunjukkan hasilnya.

Menurut dia, tolok ukur keberhasilan bukan sekadar pembangunan fisik. Melainkan mengubah paradigma di masyarakat agar mau berpindah menggunakan transportasi umum.

“Penambahan lajur, jumlah bus dan integrasi tarif belum menunjukkan hasil berupa transportasi lancar atau mengurangi kemacetan secara berarti,” tambahnya.

Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mendorong kampanye menggunakan angkutan umum digenjot lagi.

Dia menilai, sarana dan prasarana angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Dengan fasilitas dan layanan yang semakin baik, pengguna angkutan umum seharusnya naik dari sebelum pandemi Covid-19. Sebelum pandemi Covid-19, pengguna Transjakarta mencapai 1 juta dan KRL 1,1 juta per hari.

“Sekarang pengguna Transjakarta hanya 700 ribu, KRL juga sekitar 700 ribu. Nah selisih kekurangannya itu yang harus kita genjot,” paparnya.

Darmaningtyas yakin bila pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, kemacetan akan turun drastis.

Kepala Kepolisian Polda Metro Jaya (Kapolda) Inspektur Jenderal Polisi Fadil Imran mengingatkan agar tak menganggap enteng masalah kemacetan di Ibu Kota.

Dia minta anak buahnya bergerak cepat melakukan deteksi dini penyebab kemacetan di Ibu Kota serta mencari solusinya. Hal ini, tentu perlu berkoordinasi dengan pemangku kebijakan lain.

“Lakukan upaya screening dan analyzing guna mengetahui sumber masalahnya. Lakukan langkah konkret dengan mengedukasi menertibkan bekerja sama dengan instansi lainnya. Serta kita harus meningkatkan rasa sense of rensponsibility. Kuncinya adalah harus bergerak bersama,” katanya, Minggu (18/9).

Fadil menyebut tertibnya lalu lintas bakal jadi cerminan kemajuan sebuah bangsa.

Terakhir, ditegaskannya, peran polisi lalu lintas vital menghadapi tugas dan fungsi Polri yang semakin berat dan kompleks.

“Ini merupakan momentum yang memiliki makna yang sangat berarti, lalu lintas merupakan hal yang penting. Mengapa? Saya memandang kemajuan bangsa dapat dilihat dari lalinnya. Mulai dari tingkat kedisiplinan, ketertiban berkendara, kedisiplinan membayar pajak sampai dengan indikator kemajuan ekonomi,” katanya lagi.

Masyarakat menuntut peningkatan layanan angkutan umum. Hal itu disampaikan melalui kolom komentar Instagram Anies Baswedan, @aniesbaswedan.

“Saya pernah mengusulkan pak @aniesbaswedan angkutan Jaklingko untuk di daerah saya yang belum ada sampai sekarang. Usulan pernah saya sampaikan (tahun 2019) cuma nggak ada realisasinya sampai sekarang. Mohon dong pak di-follow up lagi, ini no laporannya TW000018038,” tulis @andika.sjt.

Usulan serupa juga disampaikan akun @hilmiamias.

“Usul untuk Buncit Raya ke Pasar Minggu please pak, kami yang di Warung Buncit Jaksel kalau mau ke Pasar Minggu jadi susah,” usul @hilmiamias.

Selain itu, ada yang menuntut peningkatan prilaku supir dan memberikan pendingin minitrans.

“Tolong ditindak pak Angkot JakLingko yang nyetirnya ugal-ugalan, tarif memang gratis tapi masyarakat tetap harus dapat pelayanan yang terbaik,” tulis @fathur_mdr.

“Semoga semua trayek Jaklingko dipasangi AC ya pak Gubernur, supaya semakin nyaman para pengguna transportasi umum di Ibu Kota,” harap @rakasiwi.galih97. “Semoga (Jaklingko) bisa 24 jam juga pak,” timpal @dhyna.m. mengungkapkan, sebelumnya jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta hanya sekitar 350 ribu orang per hari. Kini jumlahnya melonjak 1 juta orang per hari.

Meski begitu, Anies mengaku tidak mau mewajibkan warga menggunakan transportasi umum. Sebab, menggunakan angkutan umum harus menjadi pilihan rasional individu.

Pemprov DKI, kata Anies, hanya berupaya memperbaiki layanan transportasi umum. Di antaranya dengan mengalokasikan insentif sehingga tarif transportasi lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, menambah kenyamanan angkutan umum hingga melakukan revitalisasi halte atau stasiun dan jalur pejalan kaki seperti trotoar. Upaya tersebut diyakini mendorong penggunaan transportasi umum massal.

“Begitu sebuah kebijakan dirasakan oleh warga sebagai pilihan rasional, mungkin kebijakan itu akan mendapatkan pengguna yang lebih banyak,” ujarnya.

Selain sebagai alat perpindahan masyarakat, Anies menyebut Moda Raya Terpadu (MRT) dan Transjakarta sebagai instrumen mempersatukan semua kalangan masyarakat. Sehingga terwujud perasaan kebersamaan dan kesetaraan.

Di transportasi umum tersebut, kata Anies, semua orang dengan berbagai jabatan duduk setara.

“Naik MRT siapa saja berdirinya, barisnya, dan kursinya sama. Mau Presiden, mau Menteri, mau Wali Kota, mau siapapun antrenya sama,” papar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Menurut dia, selama ini masyarakat Jakarta selalu terpisahkan oleh kesenjangan sosial. Yang kaya naik mobil mewah. Yang kurang makmur, naik motor. Yang lebih kurang makmur lagi naik angkot. Karena itu, Pemerintah perlu memikirkan sarana interaksi ruang ketiga.

“Bagaimana rakyat itu tersatukan. Bagaimana ada instrumen untuk mereka memiliki perasaan kebersamaan kesetaraan,” ucapnya.

Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyebutkan anggaran Kewajiban Layanan Umum (Public Service Obligation/PSO) transportasi umum pada 2022 sekitar Rp 4 triliun. Rinciannya, Transjakarta sekitar Rp 3,2 triliun, MRT sekitar Rp 600 miliar dan LRT Jakarta sekitar Rp 200 miliar.

Dan ketika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik, tarif angkutan umum massal yang terintegrasi tidak mengalami kenaikan. Pemprov DKI menggelontorkan insentif berupa subsidi mencapai Rp 62,1 miliar untuk Transjakarta dan Rp 4,8 miliar untuk angkutan kapal ke Kepulauan Seribu. (rm.id)