ASN Harus Rancang Pensiun Melalui Usaha Dan Investasi

JAKARTA -'Badan Kepegawaian Negara (BKN) mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai merancang masa depan pensiun lebih dini, antara lain melalui kegiatan usaha dan investasi. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan setelah purna tugas.

 

“Setiap anggota Korps Pega­wai Republik Indonesia (Ko­rpri) jika diberi umur panjang dan kesehatan akan mengha­dapi masa pensiun. Maka, persiapan sebaiknya dilakukan sejak 5–10 tahun sebelumnya. Jangan menunggu akhir masa ja­batan,” ujar Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam acara Talk Show Interaktif ASN Cerdas Fi­nansial: Merancang Masa Depan Pensiun yang Sejahtera, Jumat (25/7/2025).

 

Dalam forum tersebut, Zudan juga menekankan perlunya kebi­jakan afirmatif untuk kelompok lansia, termasuk revisi atas Undang-Undang Pensiun dan Undang-Undang Perlindungan Lansia.

 

Menurutnya, pelayanan terha­dap pensiunan, kudu mencakup kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, keuangan, dan administrasi publik.

 

Acara yang digelar secara daring dan luring itu dihadiri Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah dan Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman.

 

Sejumlah pejabat dari Kemen­terian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Arsip Nasional, Lem­baga Administrasi Negara, serta pengurus Korpri di berbagai instansi juga hadir.

 

Talk show ini terselenggara atas kerja sama Korpri BKN dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Selain edukasi keuangan, kegiatan ini juga dirangkai dengan pelepasan 58 pegawai BKN yang mema­suki masa pensiun tahun ini ke dalam keanggotaan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI).

 

Ada tiga pokok pembahasan utama yang diangkat dalam diskusi tersebut. Yaitu, literasi keuangan, kisah inspiratif para pensiunan BKN, serta kemuda­han pembiayaan pasca pensiun. Tujuannya, untuk memperkuat kesiapan ASN mengelola masa transisi setelah purnabakti.

 

Dalam kesempatan itu, Zudan menyampaikan pentingnya peran BKN untuk menjadi sosok “bapak” bagi ASN Indonesia.

 

Sosok bapak itu mengayomi, melindungi dan memenuhi ke­butuhan anak-anaknya. BKN harus hadir sebagai institusi yang responsif terhadap seluruh kebutuhan ASN,” katanya.

 

Birokrat asal Yogyakarta itu mengatakan, tugas BKN bukan sebatas administratif, melainkan mencakup pembinaan karier dan pengembangan potensi ASN secara menyeluruh.

 

Karena itu, Zudan mendorong pegawai BKN bersikap teknokratif. Yakni, berpikir strategis dan sistematis dalam merumus­kan kebijakan.

 

“BKN telah menyusun tujuh kebijakan utama, dan kita akan terus memperkuat langkah-langkah yang mempermudah pelayanan dan pengelolaan ASN,” tegasnya.

 

Alumni Universitas Diponegoro (Undip) itu juga mengingatkan pentingnya penyeder­hanaan regulasi. Dia meminta unit teknis di BKN mengidenti­fikasi aturan yang justru menjadi hambatan.

 

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mempermudah, bukan memperumit,” ucapnya.

 

Zudan mengatakan, BKN kini mengelola 47 jenis layanan kepegawaian berbasis digital, yang telah dimanfaatkan lebih dari 4,8 juta ASN di seluruh Indonesia. Proses administrasi seperti promosi, mutasi, rotasi hingga demosi kini dilakukan secara daring, tanpa pengiriman berkas fisik.

 

“Seluruh proses sudah digital. Bila permohonan promosi atau mutasi belum diputuskan dalam lima hari kerja, maka sistem akan secara otomatis menyetujui permintaan tersebut,” terangnya.

 

Transformasi ini mendukung penerapan manajemen talenta ASN berbasis data. Setiap ASN dikelompokkan sesuai kompe­tensi seperti keuangan, perta­nian, atau teknologi informasi dan diarahkan melalui pelatihan serta penugasan strategis.

 

“Promosi, mutasi dan bahkan demosi, kini semua berdasarkan kinerja. Kita dorong kepala daerah juga menerapkan sistem ini agar proses manajemen ASN makin akuntabel dan efisien,” tukasnya.