39 Pemda Kesulitan Bayar PPPK, DPR Dorong Dukungan APBN

JAKARTA - Pemerintah dan DPR diminta segera menyiapkan solusi atas kesulitan sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dalam membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan terdapat 39 daerah yang menghadapi tekanan fiskal sehingga mengalami keterbatasan membayar belanja pegawai, termasuk PPPK.

Persoalan ini dipicu tingginya porsi belanja pegawai yang di sejumlah daerah mencapai sekitar 50 persen dari total APBD, sementara kemampuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas.

Anggota Komisi II DPR Rycko Menoza menilai kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis pengelolaan anggaran semata, tetapi sudah menyangkut keberlangsungan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Menurut Rycko, pemerintah perlu menyiapkan formula pembiayaan yang lebih adaptif agar daerah tetap mampu memenuhi kewajiban terhadap ASN dan PPPK tanpa mengorbankan program pembangunan.

Salah satu opsi yang dinilai layak dipertimbangkan adalah dukungan pendanaan dari APBN, terutama untuk PPPK di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas nasional.

“Jangan sampai kebijakan disiplin fiskal justru membuat daerah kehilangan ruang untuk menjalankan pelayanan publik,” ujar Rycko.

Pemerintah juga diharapkan menjaga keseimbangan antara pengendalian belanja pegawai dan kondisi riil kemampuan fiskal masing-masing daerah dalam penyusunan kebijakan anggaran 2027.