SPMB Banten Transparan, Panitia Tegas Tolak Intervensi

LEBAK - Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri di Provinsi Banten kini menjalankan proses penerimaan dengan lebih nyaman dan percaya diri. Transparansi sistem serta ketegasan kebijakan dari Gubernur Banten Andra Soni dinilai memberi ruang bagi sekolah untuk menolak segala bentuk intervensi maupun praktik titip-menitip kuota siswa.

Hal itu dirasakan langsung oleh panitia SPMB di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak. Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Rangkasbitung, Wiwit Keswari, menyampaikan bahwa pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena sistem yang diterapkan semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Prosesnya sudah sangat transparan dan akuntabel. Tidak ada ruang untuk permainan karena sistem akan langsung menolak,” ujar Wiwit saat berdialog dengan Gubernur Banten Andra Soni di SMAN 1 Rangkasbitung, Senin (22/6).

Meski demikian, Wiwit mengaku masih menerima sejumlah permintaan dari pihak tertentu yang berharap dapat membantu meloloskan calon siswa ke sekolah tersebut. Namun seluruh permintaan itu ditolak demi menjaga integritas proses penerimaan.

Ia menegaskan, seluruh calon siswa dipersilakan mengikuti prosedur resmi melalui sistem dan jalur yang telah ditetapkan. Jika membutuhkan informasi tambahan, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan petugas sekolah maupun layanan hotline yang telah disediakan.

Kepala SMAN 1 Rangkasbitung, Heri Fasa, menjelaskan bahwa total kuota SPMB tahun ini mencapai 214 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar (rombel). Hingga saat ini jumlah pendaftar telah mencapai 350 orang.
Pada jalur zonasi lingkungan, tercatat jarak terjauh pendaftar mencapai 472 meter. Adapun zonasi wilayah mencakup Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, dan Karanganyar.

Untuk sementara, jalur zonasi lingkungan mencatat 84 pendaftar dengan kuota 43 siswa. Jalur zonasi wilayah telah memverifikasi 32 siswa. Sementara jalur afirmasi masih berlangsung, dengan 15 pendaftar dari total kuota 63 siswa. Setelah itu akan dilanjutkan dengan jalur prestasi akademik, nonakademik, serta perpindahan tugas orang tua.

Bagi calon siswa yang belum diterima, sekolah telah mengarahkan agar mempertimbangkan sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Program Sekolah Gratis, seperti SMA Al Azhar, SMA PGRI, dan SMA Al Hidayah.

Gubernur Banten Andra Soni bersama Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim memberikan apresiasi kepada panitia SPMB atas komitmen menjaga integritas penerimaan peserta didik.

Andra menegaskan, seluruh bentuk intervensi harus ditolak tanpa pengecualian.

“Kalau ada pejabat atau ASN yang melakukan intervensi, laporkan. Akan kami tindak,” tegasnya.

Menurut Andra, komitmen menghadirkan SPMB yang transparan dan akuntabel telah menjadi agenda sejak awal masa kepemimpinannya. Untuk memperluas akses pendidikan, Pemprov Banten juga menyiapkan Program Sekolah Gratis yang saat ini telah bekerja sama dengan sekitar 801 sekolah swasta serta menyediakan tambahan 10.000 kuota untuk jenjang Madrasah Aliyah.

Program tersebut, lanjutnya, merupakan upaya mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Banten.

“Tidak boleh ada intervensi dalam proses SPMB, termasuk dari gubernur. Semua harus mengikuti sistem dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim turut menyatakan dukungan terhadap langkah tersebut dan mengajak seluruh pihak menjaga komitmen menghadirkan pendidikan yang adil dan terbuka bagi seluruh masyarakat.