Anggaran Infrastruktur 2026 Mengecil, Dianggarkan Rp 118.5 T

JAKARTA - Anggaran infrastruktur di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus mengecil. Hal ini terlihat dari anggaran infrastruktur tahun 2026 yang hanya dianggarkan sekitar Rp 118,5 triliun.

 

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi anggaran infrastruktur menurun menjadi Rp 118,5 triliun. Padahal, sejak 2023, dana untuk infrastruktur publik selalu mengalami kenaikan.

 

Misalnya, pada 2023 anggaran infrastruktur mencapai Rp 392,1 triliun, naik dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 365,8 triliun. Sedangkan pada 2024, anggaran infrastruktur naik drastis hingga Rp 442,7 triliun. Begitu pula pada tahun 2025, anggaran infrastruktur yang disampaikan Presiden ke-7 Jokowi dalam Nota Keuangan Sidang Tahunan MPR 2024, mencapai Rp 400,3 triliun.

 

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menjelaskan bahwa alokasi anggaran infrastruktur dalam Rancangan APBN 2026 untuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 118,5 triliun.

 

“Saya dapat informasi Rp 118 triliun. PU tok, kalau keseluruhan (kementerian/lembaga) kita belum hitung,” kata Lasarus saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8/2025).

 

Lasarus menilai secara keseluruhan, alokasi anggaran infrastruktur 2026 jauh di bawah masa pemerintahan sebelumnya. “Waduh, jauh (di bawah Jokowi dulu yang sampai Rp 300 triliun). Jauh, jauh (nggak sampai),” ujarnya.

 

Diketahui, alokasi APBN 2025 masih ditentukan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kala itu, Jokowi menetapkan anggaran infrastruktur 2025 mencapai Rp 400,3 triliun saat membuka Nota Keuangan.

 

Jokowi menjelaskan, anggaran infrastruktur tersebut utamanya bakal digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, serta infrastruktur pangan dan energi.

 

Namun, pos anggaran belanja infrastruktur mengalami penghematan pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Anggaran Kementerian PU dipotongmenjadi Rp 50,48 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun. Namun, jumlah ini kemudian dilonggarkan dengan persetujuan DPR menjadi Rp 73,76 triliun.

 

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, meski anggarannya mengecil, infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan. Namun, sifatnya memang hanya sebagai pendukung.

 

Infrastruktur masih tetap prioritas, tapi kan masih di tempat-tempat lain. Katakanlah di Kementerian Sosial ada Sekolah Rakyat, katakanlah Badan Gizi Nasional (BGN) ada SPPG,” tandas Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

 

Dody menegaskan, fokus utama Kementerian PU tahun depan adalah menyelesaikan pembangunan bendungan yang sedang berjalan (on-going) dan melakukan pemeliharaan serta pengembangan jaringan irigasi. Proyek-proyek ini bertujuan mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

 

“Irigasi itu sangat penting. Jadi pembangunan infrastruktur tidak bisa dipotong separuh, karena ruang lingkupnya luas dan menjadi penopang sektor lain,” sambung Dody.

 

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengaku, pada periode ini pos infrastruktur dialokasikan untuk mendukung program prioritas seperti swasembada pangan hingga Sekolah Rakyat. Sementara besaran anggaran infrastruktur publik belum terinci jelas.

 

“(Besaran anggaran infrastruktur) belum ada. Berarti nanti menjadi bagian dari apa yang untuk mendukung swasembada pangan, Sekolah Rakyat, jadi bagian dari situ, tidak berdiri sendiri,” jelas Diana di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

 

Terpisah, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, kebijakan pemangkasan anggaran infrastruktur pasti akan menimbulkan dampak. Terutama bagi pembangunan dan perbaikan infrastruktur di daerah. Apalagi, selama ini banyak daerah yang bergantung pada pemerintah untuk perbaikan dan perawatan infrastrukturnya.

 

Menurut Trubus, pengurangan alokasi anggaran infrastruktur, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dapat menghambat perbaikan sarana dasar di daerah yang kondisinya rentan rusak.

 

Trubus juga menyadari pemangkasan anggaran ini terjadi karena pemerintah mengalihkan prioritas pembangunan untuk program lain seperti swasembada pangan, makan bergizi gratis, dan Sekolah Rakyat. Meski begitu, kata dia, peran infrastruktur sangat penting karena menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dan distribusi program prioritas Prabowo.

 

“Distribusi pangan mesti didukung oleh infrastruktur. Kalau infrastruktur tidak terkoneksi, maka otomatis terjadi kenaikan harga pada rantai pasok pangan,” katanya.