Bupati Sudewo Digoyang, Gerindra Pati Tak Akan Lindungi Kader Yang Terlibat Koruptor

JAWA TENGAH - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membantah tudingan partai mendukung kader yang terlibat korupsi.

 

Bantahan itu disampaikan lantaran protes Masyarakat Pati Bersatu (MPB), yang menuding Gerindra melindungi Bupati Pati, Sudewo, terkait kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

 

Juru Bicara DPC Gerindra Pati, M Ali Gufroni menegaskan, partainya tidak pernah mendukung praktik tindak pidana korupsi. “Partai Gerindra di Kabupaten Pati, tidak mendukung korupsi. Justru kami mendorong pemerintahan berjalan dengan baik dan demokratis,” ujarnya di Pati, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (24/9/2025). 

 

Lebih lanjut, dia menyinggung aksi pemasangan spanduk di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, yang menyudutkan partainya. Menurut dia, langkah tersebut menciptakan framing politik yang menyesatkan di tengah masyarakat. 

 

“Kami menyayangkan framing-framing yang dibuat untuk panggung politik. Kenyataannya, tidak seperti itu. Sikap resmi Gerindra, mengawal pemerintahan dengan baik, siap menerima kritik, dan membuka ruang dialog di forum-forum yang sehat,” tuturnya. 

 

Gufroni juga menanggapi desakan sejumlah pihak yang meminta pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) dari Fraksi Gerindra, yakni Irianto. Dia menilai, tuntutan pergantian Irianto sebagai hal yang wajar, namun pihaknya juga mempunyai kajian mendalam atas jalannya pansus tersebut. 

 

Dari proses Pansus yang kami ikuti lewat live streaming dan dokumentasi, tidak ada alasan mengganti beliau. Pak Irianto adalah perpanjangan tangan Partai Gerindra di Pansus, dan sudah diputuskan tetap menjalankan tugas sampai selesai,” tegasnya. 

 

Gufroni menekankan, aturan internal Gerindra hanya mengizinkan pemecatan terhadap kader, bila yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, atau telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum. 

 

“Selama itu belum ada, kami tidak bisa usulkan pergantian (pemecatan Bupati Pati Sudewo sebagai kader partai),” cetusnya. 

 

Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati sepakat menindaklanjuti tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB), yang disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Pati, Jumat (19/9/2025). Tuntutan itu merupakan tindak lanjut aksi sebelumnya, yang menuntut Bupati Pati, Sudewo, dilengserkan dari jabatannya. 

 

Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin menyatakan, pihaknya segera mengganti dua anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo. Menurut dia, penggantian itu didasarkan pada pertimbangan kinerja dan desakan MPB. 

 

“Dua anggota Pansus yang akan diganti, dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Gerindra. Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen tidak akan mengganti Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, tapi sepakat untuk mengganti Jaka Wahyudi,” ujar Ali dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/9/2025). 

 

Ali menegaskan, seluruh anggota Dewan berkomitmen menuntaskan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo. “DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo, bila terbukti melanggar hukum,” cetusnya. 

 

Sementara, Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pati, Hardi menyatakan, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Pati sepakat mengganti anggota Pansus Hak Angket, Irianto Budi Utomo. Pihaknya juga akan mengusulkan pemecatan keanggotaan Sudewo dari Partai Gerindra, sebagaimana tuntutan masyarakat Pati. 

 

“Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu (MPB) kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP), melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Jawa Tengah,” katanya. 

 

Soal tuntutan pemecatan Sudewo sebagai Bupati Pati, lanjut Hardi, pihaknya juga akan mengusulkan hal tersebut kepada DPP Gerindra. “Besok saya akan buat surat lewat DPD ke DPP,” imbuhnya. 

 

Anggota tim advokasi MPB, Kristoni mengatakan, aksi demostrasi di depan Gedung DPRD Pati, Jumat (19/9/2025), dilatar belakangi dugaan penggembosan kerja Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. 

 

“Ada anggota pansus yang tidak bersuara. Dari Partai Gerindra, kader yang menjadi anggota Pansus tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya, tidak menggali temuan-temuan. Ada juga dari partai lain, seperti Golkar dan NasDem, yang tidak ada suaranya,” ujar Kristoni. 

 

Sebab itu, pihaknya mendesak DPRD Pati tetap konsisten dan mengedepankan kepentingan rakyat. “Kami menuntut, DPRD Pati tetap on the track, menindaklanjuti dan mendengarkan aspirasi rakyat Pati,” pungkasnya.