Mendagri Minta Kepala Daerah Prioritaskan TBC

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan penanganan kasus Tuberkulosis (TBC). Pasalnya, penyakit ini masih menjadi persoalan serius bagi masyarakat.

 

Berdasarkan Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di dunia untuk estimasi kasus dan kematian akibat TBC.

 

“Ini menjadi atensi yang serius bagi kita. Mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TBC menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujar Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/9/2025).

 

Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan atensi serius dalam penanganan TBC. Bahkan, Presiden secara langsung menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno sebagai koordinator dalam mengatasi kasus tersebut.

 

Mantan Kapolri itu mengatakan, peran aktif Pemda mampu mengoptimalkan penanganan TBC. Hal itu terbukti saat penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Saat itu, melalui kerja sama lintas sektor baik pusat maupun daerah, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.

 

“Kalau TBC ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja, jadikan prioritas,” ucapnya. Tito juga meminta Pemda membentuk tim penanggulangan TBC di tiap kabupaten, kota, hingga provinsi. Tim tersebut juga diminta menggelar analisis dan evaluasi (anev) secara rutin, sehingga perkembangan kasus TBC di daerah dapat termonitor.

 

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA bersama Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Murti Utami memimpin penanganan teknis TBC layaknya pengendalian Covid-19.

Langkah tersebut bakal didukung penyusunan panduan oleh Kementerian Kesehatan Kemenkes dan Kemendagri.

“Nanti kita akan lihat, seperti kita menangani inflasi. Daerah mana yang (kasus TBCnya) tinggi dan rendah. Ada langkah-langkah yang dikerjakan, apakah sudah melaksanakan screening atau tidak. Kemudian yang menemukan screening yang tertinggi daerah mana,” jelasnya.

 

Daerah dengan penanganan TBC terbaik akan diusulkan memperoleh penghargaan. Secara rutin, progres penanganan TBC oleh daerah juga akan diumumkan kepada publik.

 

Data Kemenkes menyebutkan, sebanyak 600.698 orang atau 55 persen kasus TBC per 27 September 2025 dari target deteksi sebesar 1.090.000 pada 2025. Padahal, seharusnya 70 persen kasus ditemukan pada September 2025.

 

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Murti Utami menjelaskan, dari sekitar 600 ribu kasus, sebanyak 86.516 atau 14 persen diderita anak-anak. Sedangkan sebanyak 514.182 atau 86 persen kasus diderita orang dewasa.

 

Untuk pengobatan terapeutik, kita sudah juga sudah mampu melakukan di 90 persen temuan kita. Namun, yang 10 persen ini memang kita lost contact, artinya mereka pada saat pemeriksaan tidak kembali lagi untuk mendapatkan pengobatan,” ungkap Murti.

 

Adapun untuk inisiasi pengobatan TBC resisten obat, kata Tito, targetnya adalah 95 persen. Namun, saat ini mencapai sekitar 75 persen.

 

Sedangkan untuk keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat mencapai 80 persen dari target 90 persen. Sementara, pada kasus TBC resisten obat baru tercapai 58 persen dari target 80 persen.

 

Ada obat pencegahan, jadi untuk kontak erat biasanya kami langsung memberikan obat Terapi Pencegahan TBC (TPT) dan saat ini memang sangat kecil, baru 136.934 orang,” katanya.

 

Pihaknya juga menggencarkan sejumlah upaya eliminasi TBC. Seperti melakukan sosialisasi dan advokasi guna mengintegrasikan skrining TBC dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas, komunitas, sekolah, pesantren, dan tempat-tempat lainnya.

 

“Selain itu program TBC di CKG, kita melakukan active case finding yang terintegrasi dengan pemberian TPT. Ini paling banyak kita lakukan, terutama di rutan lapas,” kata dia.

 

Kemenkes juga melakukan pre-pilot One Stop Service (OSS) untuk mencegah hilang kontak pengobatan. Dalam inisiatif itu, setelah dilakukan skrining, apabila hasilnya positif, maka langsung diberikan obat dan tidak perlu menunggu esoknya. Para kader dalam Kelurahan Siaga TBC turut dilibatkan.

 

Saat ini terdapat 1.834 desa dan kelurahan dari 21 provinsi yang berkomitmen mencegah dan menanggulangi TBC secara mandiri.