Wakil Menteri Sebut Kuota Haji 2026 Tidak Berubah Tetap 221 Ribu

TANGERANG - Pemerintah memastikan kuota haji Indonesia 2026 tetap 221.000 jemaah, sama seperti tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam diskusi publik Bersathu di Kota Tangerang.

 

“Kuota haji kita tetap dari pemerintah Saudi Arabia, sekitar 221.000. Jika ada penambahan, kita tunggu perkembangan lebih lanjut,” ujarnya, Selasa (30/9). 

 

Dari jumlah tersebut, delapan persen dialokasikan untuk haji khusus. Dahnil menegaskan, penyelenggaraan haji akan dijalankan secara transparan dan bersih.

 

Terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), ia menyebut pembahasan akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Komisi VIII. Regulasi baru juga mengubah skema distribusi kuota antar provinsi. 

 

Dalam seleksi layanan haji, dari 150 perusahaan hanya dua syarikah terpilih, yakni Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.

 

Keduanya dinilai berpengalaman dan mampu menekan biaya layanan dari 2.300 riyal menjadi 2.100 riyal per jemaah dengan kontrak tiga tahun.

 

Ketua Umum Bersathu, Wawan Suhada menyambut baik langkah ini. Ia juga menekankan pentingnya menghapus praktik kotor dalam layanan haji dan umrah serta memperkuat pengawasan bersama penyelenggara.

 

Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah menerima kunjungan Kejaksaan Agung, untuk membahas dugaan mafia kuota.  Dahnil menyebut pengawasan melekat mulai pengadaan hingga distribusi kuota sangat penting guna mencegah penyalahgunaan.

 

“Kami akan menyetorkan nama-nama pejabat Kementerian Haji untuk di-screening bersama Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jangan sampai ada pejabat bermasalah,” tegasnya. 

 

Perbaikan data kuota pun menjadi fokus, dengan audit menyeluruh oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP untuk menutup celah praktik mafia.

 

Lalu, dia menegaskan komitmen pemerintah memberantas Pungutan Liar (Pungli) dalam rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM). Makanya meminta media dan masyarakat ikut mengawasi. “Laporkan saja jika ada pungli. Kami pastikan tidak ada toleransi,” tegasnya