Meski Anggaran di Potong Hingga 300 M, Subsidi Pangan Buat Warga Miskin di Jakarta Tetap Lanjut

JAKARTA - Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilakukan Pemerintah Pusat ternyata memberikan dampak. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta bakal dikoreksi.

 

APBD 2026 yang sebelumnya ditetapkan Rp 95,35 triliun, turun menjadi Rp 81,3 triliun. Penyesuaian APBD ini membuat sejumlah alokasi anggaran terdampak, termasuk Program Subsidi Pangan.

 

Kendati begitu, Ketua DPRD DKI Khoirudin memastikan, Program Subsidi Pangan yang mencakup bantuan daging dan susu bagi warga miskin, tetap berlanjut.

 

Meski mengalami penyesuaian Rp 300 miliar, menurut Khoirudin, itu bukan pengurangan atau penghapusan. Hanya perubahan waktu penganggaran.

 

Karena pada September, Oktober, November dan Desember 2026 akan dianggarkan kembali melalui APBD Perubahan,” jelas Khoirudin, Kamis (30/10/2025).

 

Khoirudin menyatakan, penyesuaian tersebut tidak akan mempengaruhi penerimaan warga terhadap Program Pangan Bersubsidi. Dia menegaskan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan terus menjaga agar program ini tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi warga.

 

“Tidak ada pengaruhnya. Dari Januari sampai Agustus, masyarakat tetap menerima bantuan. Untuk September sampai Desember, kami siapkan kembali dalam pembahasan anggaran perubahan pada Juli,” ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

 

Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo menegaskan, anggaran Program Pangan Bersubsidi tidak semestinya berkurang.

 

Menurut Francine, pengurangan alokasi justru berpotensi mengurangi jumlah penerima manfaat yang selama ini sangat bergantung pada program tersebut.

 

Sebab, subsidi pangan merupakan salah satu bentuk kehadiran Pemprov DKI dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah fluktuasi harga bahan pokok.

 

“Kami berpandangan, pangan bersubsidi tidak boleh dikurangi,” kata politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

 

Hal senada disampaikan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Bun Joi Phiau. Bun menilai, APBD DKI 2026 yang disepakati jauh dari harapan dan kurang menunjukkan keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat. Khususnya terkait Program Pangan Bersubsidi.

 

Bun menyayangkan, pemangkasan anggaran Program Pangan Bersubsidi sebesar Rp 300 miliar. Dari yang sebelumnya sudah ditetapkan Rp 955 miliar, menjadi Rp 655 miliar.

 

Apalagi pada saat yang sama, ada penambahan dana hibah untuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) senilai Rp 200 miliar.

 

“Padahal, warga Jakarta sangat membutuhkan bantuan di tengah-tengah kesulitan ekonomi seperti ini,” kata Bun.

 

Dia menilai, Rp 300 miliar yang dikurangi itu seharusnya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pangan warga. Mulai dari beras, daging, telur dan lain-lain.

 

Alih-alih mempertahankan itu, Banggar malah memprioritaskan pemberian dana hibah kepada Forkopimda yang dampaknya bagi masyarakat masih dipertanyakan,” sesalnya.

 

Sementara, Perusahaan Umum Milik Daerah (Perumda) Dharma Jaya berkomitmen mengoptimalkan pelaksanaan pasar murah untuk memastikan warga mendapatkan akses pangan terjangkau.

 

Tercatat, 808 kegiatan pasar murah sudah digelar Dharma Jaya hingga triwulan ketiga 2025. Jumlah ini melampaui target sebesar 695 pasar murah.

 

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, capaian ini menunjukkan tingginya minat, sekaligus kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau.

 

“Karena antusiasme warga tinggi dan kebutuhannya besar, kami terus lanjutkan dan optimistis akan bisa tembus ke angka 900 kegiatan pasar murah,” ujarnya.

 

Menurutnya, salah satu faktor utama keberhasilan ini adalah harga yang lebih murah, serta variasi produk yang sesuai kebutuhan rumah tangga, seperti daging dan telur yang menjadi primadona pembeli.

 

Kami menjual beberapa produk di bawah harga pasar. Itu sebabnya masyarakat sangat antusias datang ke bazar murah Dharma Jaya,” katanya.

 

Untuk memperluas jangkauan layanan, Raditya mengatakan, Dharma Jaya akan menambah armada mobil keliling. Dari delapan menjadi 16 unit. Mobil-mobil ini beroperasi setiap hari, berkeliling ke berbagai kelurahan, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), rumah susun, dan fasilitas publik di seluruh wilayah DKI Jakarta.

 

Menurutnya, kegiatan pasar murah tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga berkontribusi menekan laju inflasi di Jakarta.