Desember Puncak Musim Hujan, Bencana Masih Mengintai

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan Desember 2025 sebagai salah satu periode puncak musim hujan di Indonesia. Intensitas hujan tinggi ini berpotensi menimbulkan bencana.

 

Anggota Komisi VIII DPR Dini Rahmania berharap, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memberi peringatan ke masyarakat guna meminimalisir risiko bencana. Pemerintah daerah (Pemda) juga kudu meningkatkan kewaspadaan. "Peringatan ini bukan untuk menyalahkan Pemda, tapi untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional," ucapnya, kemarin.

 

Dini mengatakan, dengan pendekatan ilmiah, berbasis data, dan koordinasi yang kuat, BNPB dapat memperingatkan Pemda dan masyarakat jauh sebelum bencana datang. BNPB memiliki mandat untuk melakukan koordinasi dan pembinaan.

 

Karena itu, ketika ada indikasi kebijakan daerah berpotensi memperparah risiko bencana, lembaga tersebut harus mengeluarkan peringatan dini untuk mendorong Pemda memperbaiki tata kelolanya. BNPB, tambah dia, harus memperkuat sistem deteksi dini dengan berbagai cara. Seperti, pemantauan berbasis data menggunakan citra satelit, radar cuaca, serta pemodelan risiko untuk memantau perubahan tutupan lahan dan potensi longsor atau banjir.

 

BNPB juga perlu mengintegrasikan data pusat dan daerah dengan menyatukan informasi dari BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan dinas daerah untuk memetakan risiko secara real time," imbau anggota Fraksi Nasdem ini.

 

Dia juga mendesak Pemda mengambil langkah tegas dan terukur. Pengawasan terhadap alih fungsi lahan harus diperketat, terutama di wilayah hulu yang menjadi penyangga ekosistem. Sebab bencana ekologis adalah konsekuensi dari kebijakan yang tidak berpihak pada keberlanjutan. "Jadi Pemda harus memperbaiki tata kelola, bukan hanya merespons ketika bencana sudah terjadi," ucapnya.

 

Dia menyebut serangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai daerah, seperti Jawa Tengah (Jateng), Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) menunjukkan kondisi lingkungan sudah semakin rentan. Dengan fakta itu, bencana bukan semata-mata fenomena alam, tapi akumulasi dari kerusakan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang belum sepenuhnya berkelanjutan. "Kita perlu melihat kejadian ini sebagai peringatan keras bahwa pengelolaan hulu, perlindungan kawasan resapan, dan tata kelola daerah aliran sungai tidak bisa ditunda lagi," tandasnya.

 

Anggota Komisi VIII DPR Aprozi Alam menambahkan, BNPB telah mengingatkan masyarakat akan cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi hingga awal Desember mendatang. Kondisi ini memerlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan maksimal dari semua pihak. "Jadi pentingnya langkah-langkah strategis untuk memitigasi bencana di masa depan," ujarnya, kemarin.

 

Untuk itu, Aprozi meminta Pemerintah mempercepat proses rehabilitasi infrastruktur publik yang rusak karena bencana ekologis. Seperti jembatan, jalan dan sekolah yang rusak, serta membantu masyarakat membangun kembali rumahnya.

 

Selain itu dia mendorong perlunya evaluasi dan penegakan hukum Tata Ruang secara menyeluruh di daerah rawan bencana. Penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, terutama di kawasan hutan dan DAS. Aprozi juga menyarankan perlunya penguatan sistem peringatan dini dalam mengantisipasi bencana.

 

Pemerintah bersama masyarakat perlu bersinergi melakukan edukasi dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan," usul anggota Fraksi Golkar ini. Komisi VIII DPR, kata dia, akan terus mendorong dan mengawal kebijakan serta anggaran yang berpihak pada pengurangan risiko bencana. Pihaknya juga terus melakukan komunikasi dengan kepala BNPB dan Kementerian Sosial (Kemensos). "Ini untuk memastikan percepatan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir" kata legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung ini.

 

Sementara, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bahaya hidrometeorologi selama puncak musim hujan pada bulan Desember 2025. Dibutuhkan langkah kesiapsiagaan, mulai dari memangkas pohon yang rapuh, memeriksa kekuatan bangunan, hingga menyiapkan tas siaga untuk kebutuhan tiga hari.

 

"Jika terjadi hujan berintensitas tinggi selama lebih dari satu jam, masyarakat hendaknya bersiap melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman," ujar Muhari, Jumat (28/11/2025).