Telusuri Jumlah Korban Guru Cabul yang Terus Bertambah, Pemkot Tangsel Buka Posko Aduan

SERPONG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuka posko pengaduan bagi korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum guru di SDN Rawa Buntu 01. Langkah ini diambil menyusul terus bertambahnya jumlah korban yang teridentifikasi.

 

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Tangsel, Tri Purwanto, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menangani sebanyak 29 anak yang diduga menjadi korban.

 

“Yang kita layani totalnya ada 29. Mereka menjadi korban. Totalnya 29,” ujar Tri saat ditemui di sekolah tersebut, Kamis (22/1).

 

Menurut Tri, seluruh korban saat ini masih menjalani pendampingan dan konseling psikologis. Untuk kasus yang memiliki unsur pidana, pihaknya akan menyerahkannya kepada kepolisian.

 

“Tapi ini kan kita lagi konseling dulu semuanya. Kalau unsur pidananya ada, ya kita aduin ke Polres. Visum. Nah sementara ini, yang sudah visum itu 9 (korban). Jadi yang untuk ini visum sudah, pemeriksaan psikologi sudah, terus BAP. Semuanya sudah, tinggal direhab,” ungkapnya.

 

Kendati demikian, ia memastikan seluruh anak korban tetap mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurutnya, keberlanjutan pendidikan justru penting bagi pemulihan kondisi mental anak.

 

“Anak-anak tetap sekolah. Justru di sekolah harus, karena itu juga kan buat perkembangan mental juga,” katanya.

 

Tri mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara dari kepolisian, dugaan tindakan pelecehan tersebut terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang.

 

“Rentang waktunya dari hasil penyelidikan Polres itu mulai tahun 2023 sampai 2025, bahkan sampai Januari 2026 ini. Yang terakhir ternyata terjadi pada anak di Januari 2026,” ujarnya.

 

Saat itu, oknum guru berinisial YP yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut bertugas sebagai wali kelas IV. Sebelumnya, YP juga sempat menjadi wali kelas III.

 

Selain itu, ditemukan pula fakta mencengangkan berupa foto-foto anak laki-laki yang terpajang di dinding ruang kelas tempat pelaku mengajar. Temuan tersebut diduga menguatkan indikasi adanya penyimpangan perilaku pelaku.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Deden Deni, menegaskan bahwa posko pengaduan dibuka sebagai bentuk jemput bola untuk menjangkau korban lain yang belum berani melapor.

 

“Posko mulai aktif besok. Hari ini kita sudah dapatkan ruangan di lantai bawah supaya mudah diakses. Mulai besok sudah aktif,” ujar Deden.

 

Ia menjelaskan, keberadaan posko bukan hanya untuk menerima laporan, tetapi juga sebagai ruang konsultasi bagi anak dan orang tua korban. Di posko tersebut akan disiagakan tenaga psikolog.

 

“Kenapa dibuka posko, karena kita tidak tahu masih ada korban-korban lain. Bisa jadi anak-anak yang terindikasi pernah mengalami, tapi belum berani melapor karena ketakutan atau alasan lainnya. Maka kami buka posko agar orang tua bisa menyampaikan,” katanya.

 

Deden menambahkan, layanan di posko tidak terbatas pada pelaporan semata. Orang tua dan anak juga dapat berkonsultasi terkait kondisi psikologis, termasuk opsi pendampingan lanjutan.

 

“Tidak hanya melaporkan, tapi juga konsultasi. Di sana ada psikolog. Bahkan kalau orang tua atau anak ingin pindah sekolah, kami juga siap melakukan kunjungan ke rumah untuk pendampingan,” jelasnya.

 

Ia mengakui, para korban kini juga menghadapi tekanan sosial di lingkungan sekitar, termasuk potensi perundungan.

 

“Sekarang muncul masalah baru, anak-anak ini jadi bahan perundungan di lingkungannya. Ini yang juga harus kita tangani serius,” tegas Deden.

 

Posko pengaduan akan dibuka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB, dengan melibatkan psikolog sebanyak dua hingga tiga orang. Selain itu, Dindikbud juga membuka akses komunikasi langsung bagi orang tua.

 

“Kami juga memberikan nomor pengaduan. Nomor saya juga disampaikan ke orang tua, supaya kalau butuh konsultasi atau komunikasi terkait pemulihan anak bisa langsung,” ujarnya.

 

Deden menegaskan, proses hukum terhadap pelaku sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Namun yang paling utama, kata dia, adalah memastikan kondisi kejiwaan anak tetap terjaga.

 

“Yang paling penting sekarang adalah kondisi psikologis anak. Prosesnya masih panjang, mereka masih kelas 3 dan kelas 4. Ada yang belum berani masuk sekolah, itu kita beri pilihan dan pendampingan,” katanya.

 

Untuk memastikan kegiatan belajar tetap berjalan, Dindikbud telah menyiapkan guru pengganti, sesuai permintaan orang tua murid.

 

“Ada guru pengganti, dan orang tua minta guru perempuan. Itu sudah kami penuhi,” kata Deden.

 

Pantauan di lokasi, posko yang baru didirikan tersebut langsung didatangi belasan orang tua murid. Mereka mengadukan pengalaman pahit yang dialami anak-anaknya.

 

Salah satu orang tua yang enggan disebutkan namanya mengaku sudah lama mencurigai perilaku pelaku.

 

“Kok fotonya dipeluk dan dirangkul. Terus suka dikasih mi dan jajan pas latihan keyboard,” tuturnya.

 

Kecurigaan itu semakin kuat setelah mengetahui hampir semua murid laki-laki mendapat perlakuan serupa.

 

“Anak saya sekarang kelas 2 SMA. Dari dulu memang begitu, suka pegang-pegangan dan lainnya. Tahun 2024 sempat kami laporkan ke sekolah, tapi tidak ditindaklanjuti,” singkatnya.