KPK Minta Teknologi Sadap Lebih Canggih, Ingin OTT Lebih Rutin

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia menjadi hambatan dalam mengoptimalkan operasi tangkap tangan (OTT). Di hadapan Komisi III DPR, pimpinan KPK menyampaikan kebutuhan mendesak akan alat penyadapan yang lebih modern agar penindakan korupsi bisa lebih efektif.

 

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan OTT bukan target pencitraan, melainkan sangat bergantung pada kualitas informasi dan dukungan peralatan. Menurutnya, dengan teknologi yang memadai, OTT secara ideal bisa dilakukan lebih rutin.

 

“OTT itu bergantung pada informasi dan alat yang kami miliki. Kalau dukungan teknisnya cukup, tentu penindakan bisa lebih optimal,” ujar Setyo dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (28/1/2026).

 

Ia menjelaskan pola korupsi kini semakin kompleks dan tidak lagi banyak dilakukan secara terbuka. Di sisi lain, proses OTT dibatasi waktu 1x24 jam, sehingga KPK harus bergerak cepat untuk mengurai rangkaian peristiwa hukum.

 

Selain teknologi, KPK juga menyoroti minimnya personel. Saat ini jumlah penyidik sekitar 150 orang, sementara jaksa penuntut hanya sekitar 70 orang. Kondisi ini berdampak pada menumpuknya perkara, terlebih karena persidangan tersebar di berbagai daerah.

 

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menambahkan, peralatan penindakan yang dimiliki lembaganya dinilai sudah tertinggal. Ia berharap DPR mendorong tambahan anggaran agar KPK bisa memperbarui teknologi pendukung penegakan hukum.

 

Dari sisi DPR, sejumlah anggota mengingatkan agar KPK tetap fokus pada perkara korupsi besar yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti korupsi bansos dan anggaran daerah. DPR juga menekankan pentingnya kualitas penanganan perkara, bukan sekadar jumlah kasus.

 

Sepanjang 2025, KPK mencatat menangani 116 perkara, termasuk 11 kasus hasil OTT. Mayoritas kasus berkaitan dengan suap, gratifikasi, pengadaan barang dan jasa, serta tindak pidana pencucian uang.