Rapat Khusus Soal Gagal Ginjal Akut, Presiden Beri Atensi Khusus

JAKARTA - Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal atau acute kidney injuries (AKI) yang telah merenggut 141 anak mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi. Kemarin, Jokowi memanggil para pejabat ke Istana Bogor, untuk menggelar Rapat Terbatas (Ratas) membicarakan masalah ini.

Ratas ini digelar dari pukul 13.00-15.45 WIB. Para pejabat yang dipanggil Jokowi itu adalah Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam Ratas, Jokowi memerintahkan Kemenkes menjamin pengobatan pasien gangguan ginjal akut diduga akibat cemaran etilen glikol (EG) atau zat lain secara gratis. Kepala Negara mengatakan, hal tersebut penting bagi penanganan pasien.

"Utamakan keselamatan masyarakat, jangan menganggap ini masalah kecil. Ini adalah masalah besar," ujar Jokowi.

Jokowi menekankan, penanganan pasien gagal ginjal akut harus diberikan dengan baik.

"Siapkan pelayanan kesehatan untuk masalah ini, siapkan pengadaan obat-obatan yang dapat mengatasi, menangani gagal ginjal ini, dan saya minta diberikan pengobatan gratis pada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, telah memerintahkan Kemenkes menyetop sementara penggunaan obat yang diduga tercemar zat yang memicu gangguan ginjal. Penghentian sementara itu harus dilakukan sambil menunggu pemeriksaan mendalam oleh BPOM.

Jokowi pun sudah memerintahkan BPOM untuk melakukan investigasi menyeluruh pada seluruh obat sirup yang menggunakan bahan pelarut. Investigaskan harus dilakukan secara terbuka, transparan, hati-hati dan juga objektif.

Untuk obat yang terbukti menjadi pemicu gangguan ginjal akut, Jokowi memerintahkan BPOM segera menariknya. Jokowi juga memerintahkan BPOM agar obat yang terbukti bermasalah diumumkan ke publik.

"Saya kira akan lebih bagus lagi kalau diumumkan diinformasikan secara luas mengenai nama produknya," tegasnya.

Usai ratas, Menkes menerangkan, Jokowi memberikan atensi khusus terkait kasus ini. Presiden memintanya agar melindungi masyarakat dari penggunaan obat-obatan yang dinilai berbahaya.

"Di hari Minggu kemarin Bapak Presiden khusus menelepon kami untuk memastikan, bahwa masyarakat dilindungi dari obat obatan yang ada. Jadi, prioritas dari Bapak Presiden adalah memastikan bahwa seluruh masyarakat bisa terlindungi dari obat-obatan ini,” papar Menkes

Menkes mengungkapkan, hingga saat ini, gangguan ginjal akut pada anak sudah mencapai 245 kasus yang tersebar di 26 provinsi. Sebanyak 80 persen kasus terjadi di delapan provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara.

“Fatality rate atau yang meninggal persentasenya dari jumlah kasus 245 ini cukup tinggi, yaitu 141 atau 57,6 persen,” kata Budi.

Kasus ini diduga akibat adanya kandungan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup. Jokowi ingin, jutaan Indonesia terlindungi dari senyawa berbahaya itu.

Menkes melanjutkan, penyetopan ini cukup efektif menekan penambahan kasus baru. Dia menerangkan, terjadi penurunan pasien gangguan ginjal akut di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

Sebelum adanya larangan penggunaan obat sirup, RSCM penuh dengan pasien gangguan ginjal akut. Satu tempat tidur ruang ICU RSCM bisa diisi dua sampai tiga orang.

"Sekarang penambahan pasien barunya sejak kita larang (penggunaan obat sirup) itu, turun drastis," terang Menkes.

Terkait fomepizole, obat gagal ginjal akut pada anak yang dipesan dari Singapura, Menkes menerangkan, Pemerintah terus berupaya mempercepat kedatangannya. Sehingga, pasien-pasien gangguan ginjal akut bisa diobati dengan baik.

Pemerintah terus berusaha mendatangkan fomepizole sebanyak-banyaknya. Selain memesan 200 vial dari Singapura, Pemerintah mendatangkan 16 vial dari Australia dan memproses pembelian dari Amerika Serikat dan Jepang. Untuk Jepang, diketahui memiliki stok banyak, sekitar 2.000-an.

Menkes menjelaskan, fomepizole cukup ampuh. Dari 10 pasien gangguan ginjal akut yang diberikan fomepizole, tujuh di antaranya membaik. "Sehingga kita dapat simpulkan bahwa obat ini memberikan dampak positif," ucapnya.

Setelah diberi fomepizole, pasien yang awalnya sulit buang air kecil, kini sudah bisa kencing sedikit demi sedikit. "Pasien-pasien yang awalnya tidak sadar juga sudah mulai sadar," imbuh dia.

Di Ratas itu, Jokowi juga memerintahkan BPOM supaya teliti melakukan pengujian terhadap obat. "Pesan Pak Presiden sangat jelas sekali untuk sangat berhati-hati, jadi kami BPOM dalam menguji mendampingi dan menguji obat-obatan ini berhati-hati sekali," terang Penny.

Karena itu, Penny juga meminta kepada masyarakat untuk mencatat setiap obat yang telah atau baru saja dikonsumsi. Tujuannya, untuk mengantisipasi apabila terjadi efek samping yang tidak diinginkan.

“Kita tidak pernah tahu impurities (zat kimia) apa yang ada di dalamnya. Namun, penting juga selalu mencatat obat yang dikonsumsi, apakah itu swamedika, di rumah ataupun ada di faskes untuk selalu mencatat,” ucapnya.

Sejauh ini, BPOM sudah melakukan kerja sama dengan Kemenkominfo untuk menelusuri obat-obatan tidak memenuhi syarat, tapi masih dijual secara daring. "Ada 1.400 tautan yang harus kami lakukan tindak lanjut sebagai bagian cyber patrol BPOM,” imbuh dia.

Sumber berita rm.id :
https://rm.id/baca-berita/government-action/145678/rapat-khusus-soal-gagal-ginjal-akut-presiden-beri-atensi-khusus