BPK Mulai Tahapan Entry Meeting, Benyamin Tegaskan Komitmen Transparansi LKPD 2025

CIPUTAT — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten mulai melaksanakan tahapan awal pemeriksaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025. Tahapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan entry meeting bersama jajaran Pemkot Tangsel.

 

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, entry meeting dilakukan sebagai langkah awal sebelum BPK melakukan pemeriksaan terperinci terhadap laporan keuangan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Rabu (11/2).

 

“Ya, tadi Ketua Tim BPK Perwakilan Provinsi Banten melakukan entry meeting kepada kami karena akan melakukan pemeriksaan seperti biasanya untuk tahun anggaran 2025,” ujar Benyamin saat dijumpai usai kegiatan.

 

Menurut Benyamin, saat ini Pemkot Tangsel tengah melakukan konsolidasi internal untuk menyiapkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta bersiap dan kooperatif.

 

“Sekarang sedang konsolidasi untuk persiapan data dan lain sebagainya yang harus dilengkapi dan disiapkan oleh semua OPD,” jelasnya.

 

Ia menambahkan, pemeriksaan BPK akan mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja APBD 2025. Namun, terdapat sejumlah kondisi khusus yang telah disampaikan sejak awal kepada tim pemeriksa.

 

“Pendapatan dan belanja, pokoknya APBD 2025. Saya sampaikan juga bahwa tahun 2025 ini ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait pengurangan belanja, sehingga Tangsel mengalami pengurangan sekitar Rp210 miliar,” ungkapnya.

 

Selain itu, Pemkot Tangsel juga menghadapi situasi tanggap darurat sampah di penghujung tahun anggaran yang berdampak pada munculnya belanja tidak terduga.

 

“Kondisi tersebut tadi saya sampaikan sebagai prolog di awal kepada tim BPK, sebagai gambaran awal saja,” kata Benyamin.

 

Terkait hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, Benyamin menyebut Pemkot Tangsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan, capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) menjadi yang tertinggi se-Provinsi Banten.

 

“Alhamdulillah, kita WTP secara keseluruhan. Yang menggembirakan juga, TLHP kita tertinggi se-Provinsi Banten, sekitar 97 koma sekian persen seluruh saran BPK sudah ditindaklanjuti,” ujarnya.

 

Untuk tahun ini, Benyamin menargetkan capaian tersebut dapat ditingkatkan. Ia berharap persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat melampaui capaian sebelumnya.

 

“Harus lebih lagi. Mudah-mudahan bisa di atas 97 persen. Saya ingin tetap nomor satu lagi,” tegasnya.

 

Benyamin menjelaskan, pemeriksaan oleh BPK telah dimulai sejak sepekan lalu. Sementara entry briefing dilaksanakan hari ini dan proses pemeriksaan akan berlangsung hingga Maret 2025.

 

“Dari minggu kemarin. Entry briefing-nya hari ini, pemeriksaan sampai bulan Maret, sampai awal puasa. Kurang lebih dua bulan,” pungkasnya.