Waspadai Ancaman AI, Bawaslu Siap Jaga Integritas Pemilu 2029

YOGYAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengingatkan seluruh jajaran pengawas pemilu agar bersiap menghadapi tantangan besar pada Pemilu 2029, terutama dampak perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang berpotensi memicu gelombang disinformasi digital.

 

Menurutnya, kemajuan teknologi seperti deepfake memungkinkan manipulasi wajah dan suara yang sulit dibedakan dari aslinya. Kondisi ini dinilai berbahaya karena regulasi yang mengatur penyalahgunaan teknologi tersebut belum sepenuhnya memadai. Karena itu, langkah pencegahan harus menjadi perhatian bersama.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Bagja dalam Kick Off Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Yogyakarta yang digelar secara daring, Selasa (24/2/2026).

 

Kolaborasi Jadi Kunci

 

Bagja menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mengawasi dinamika ruang digital. Ia menyebut pengawasan di era teknologi tidak bisa dilakukan secara parsial.

Bawaslu, kata dia, terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), organisasi non-pemerintah lainnya, serta platform digital seperti Meta, Google, dan TikTok. Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan penyebaran hoaks dan kampanye hitam di media sosial.

 

Selain ancaman disinformasi, pemilih pemula juga menjadi perhatian khusus. Generasi yang sangat lekat dengan dunia digital dinilai perlu dibekali literasi media dan kemampuan cek fakta agar tidak mudah terpengaruh narasi menyesatkan.

 

Jaga Integritas dan Kepercayaan Publik

Bagja mengingatkan bahwa penguatan tata kelola kelembagaan menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Profesionalisme, integritas, dan sistem kerja yang akuntabel harus terus diperkuat agar setiap tahapan pemilu berjalan transparan dan adil.

 

Ia menegaskan, demokrasi tidak berhenti pada hari pemungutan suara, melainkan merupakan proses panjang yang bertumpu pada kepercayaan publik. Karena itu, setiap laporan masyarakat harus ditangani dengan prosedur jelas, dasar hukum yang kuat, serta keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

 

Sebagai Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Andalas, Bagja juga menekankan bahwa di balik aturan dan prosedur, terdapat aspek kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Setiap aduan masyarakat mencerminkan harapan akan hadirnya keadilan dalam demokrasi.

 

Upaya pencegahan, lanjutnya, dilakukan melalui pemetaan indeks kerawanan serta deteksi dini potensi pelanggaran. Namun jika pelanggaran tetap terjadi, Bawaslu berkomitmen menanganinya secara tegas dan profesional.

 

Momentum Refleksi Ramadan

 

Anggota Bawaslu Lolly Suhenti menyebut Ramadan sebagai momen refleksi untuk memperkuat komitmen pengabdian. Ia mengingatkan bahwa tugas pengawasan berjalan sepanjang masa jabatan lima tahun, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung.

 

Hal senada disampaikan anggota Bawaslu Totok Haryono yang memaknai Ramadan sebagai simbol perjuangan melawan berbagai “penyakit demokrasi” seperti oligarki, otoritarianisme, dan ketidaknetralan aparat.

 

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Bawaslu menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dan memperkuat sistem pengawasan, demi memastikan setiap suara rakyat tetap terlindungi dan dihitung secara adil pada Pemilu 2029 mendatang.