Impor Biji Kakao Fermentasi Tinggi, PPASDA Soroti Lemahnya Edukasi Petani di Indonesia

JAKARTA - Meningkatnya impor biji kakao fermentasi menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. Kanal YouTube-nya yang disiarkan pada Kamis (19/3/2026) Prabowo mengungkapkan selama ini Indonesia punya cokelat (kakao) terbaik, tapi tetap masih impor. Berkaitan dengan perkembangan kakao global, Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) melihat permintaan global terhadap biji kakao terus meningkat, sementara produksi biji kakao Indonesia justru menurun dalam lima tahun terakhir.

 

Pada sisi domestik, produksi biji kakao turun, namun kebutuhan bahan baku industri pengolahan tetap tinggi sehingga impor melonjak termasuk biji kakao fermentasi. Produksi biji kakao Indonesia hingga saat ini didominasi oleh biji kakao non fermentasi. Disisi lain, produsen-produsen cokelat dalam skala usaha besar membutuhkan biji kakao fermentasi.

 

Direktur Eksekutif PPASDA, Irvan Mahmud menilai, minimnya biji kakao fermentasi yang diproduksi petani disebabkan oleh kurang berpihaknya harga pada petani. Harga biji kakao fermentasi dengan non fermentasi tidak berbeda jauh, padahal untuk menghasilkan biji kakao fermentasi petani memerlukan waktu 7 -14 hari waktu fermentasi. Mengatasi hal ini pemerintah perlu melakukan edukasi dan pendampingan terhadap petani kakao terutama pada aspek pascapanen.

 

Irvan menyebut Indonesia sejatinya memiliki luas areal tanam kakao yang cukup luas. Namun, kualitas biji kakao yang dihasilkan petani kita harus diakui belum memenuhi standar industri pengolahan, yang membuat pelaku industri dalam negeri bergantung pada bahan baku impor.

 

“Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia, tetapi di sisi lain industri dalam negeri justru mengimpor biji kakao fermentasi untuk menjaga kualitas produk. Ini sangat ironis,” ujar Irvan, melalui siaran pers yang diterima tangselpos.id, Selasa (31/3/2026).

 

Fermentasi merupakan proses kunci yang sangat menentukan, termasuk aroma dan cita rasa. Tanpa proses ini, kakao Indonesia sulit masuk ke segmen pasar premium.

 

PPASDA juga menyoroti belum optimalnya peran penyuluh pertanian serta lemahnya integrasi program pengembangan kakao antara pemerintah pusat dan daerah, swasta serta perguruan tinggi.

 

“Petani membutuhkan pendampingan yang tepat, sistematis dan berkelanjutan. Sistem yang utuh dan terintegrasi dari hulu hingga hilir diperlukan dalam pendampingan yang dilakukan untuk petani. Hal mendesak yang penting dilakukan pada sisi hulu adalah peremajaan tanaman. Berdasarkan data, Kementerian Pertanian menargetkan pada 2027 akan terdapat 248.500 hektare tanaman kakao yang akan diremajakan,” tegasnya.

 

Untuk itu, PPASDA mendorong penguatan edukasi berbasis desa melalui kelompok tani dan koperasi. Program tersebut harus mencakup pelatihan teknis fermentasi, hingga akses terhadap teknologi. PPASDA juga mengusulkan kebijakan afirmatif berupa insentif harga kakao fermentasi agar petani terdorong meningkatkan kualitasnya.

 

“Jika edukasi petani diperkuat dan didukung kebijakan yang tepat, Indonesia tidak hanya mampu mengurangi impor, tetapi juga meningkatkan posisi sebagai pemain utama dalam industri kakao global,” pungkasnya.

 

Dengan langkah strategis tersebut, PPASDA optimistis ketergantungan terhadap impor biji kakao fermentasi dapat ditekan secara drastis bahkan bisa nol, sekaligus peningkatan kesejahteraan petani di dalam negeri.(*)