Purbaya Optimistis Ekonomi RI Menuju 8 Persen, Sinyal Kuat Mulai Terlihat

JAKARTA - Pemerintah menunjukkan optimisme tinggi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menilai arah pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8 persen mulai terlihat.

“Banyak yang menganggap target 8 persen terlalu ambisius, tapi bagi saya, arahnya sudah mulai tampak,” ujar Purbaya dalam acara peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (Pintar) Reksa Dana serta pembukaan Pekan Reksa Dana 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Ia memproyeksikan target tersebut dapat tercapai dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Optimisme ini didasarkan pada pengalaman Indonesia yang mampu mencatat pertumbuhan hingga 6 persen hanya dengan mengandalkan peran sektor swasta, tanpa reformasi industri besar-besaran.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi. “Dalam dua hingga tiga tahun ke depan, angka 8 persen akan mulai tercapai,” tegasnya.

Dalam jangka pendek, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5,5 persen pada semester pertama 2026. Fokus utama saat ini adalah memperkuat fondasi ekonomi agar pertumbuhan berkelanjutan dapat terwujud.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Satgas ini bertugas mengawal implementasi kebijakan secara terintegrasi, mulai dari perumusan strategi hingga evaluasi.

Satgas tersebut terbagi dalam lima kelompok kerja, mencakup strategi pertumbuhan, percepatan implementasi program, penguatan regulasi, kerja sama ekonomi internasional, serta pengelolaan anggaran.

Di sisi fiskal, Kementerian Keuangan juga terus melakukan reformasi, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hasilnya mulai terlihat, dengan penerimaan pajak yang tumbuh 20,7 persen pada Maret 2026.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan konkret untuk menjaga stabilitas industri, termasuk pembebasan bea masuk impor LPG dari 5 persen menjadi 0 persen guna mengatasi gangguan pasokan global, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz. Insentif serupa juga diberikan untuk bahan baku plastik seperti polipropilena dan polietilena selama enam bulan.

Dari sisi perizinan, reformasi terus dipercepat melalui integrasi sistem digital seperti Online Single Submission (OSS), termasuk penyederhanaan izin dasar seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Sementara itu, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi Kemenko Perekonomian, Farah Heliantina, menilai sektor energi akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi ke depan. Permintaan listrik nasional diproyeksikan meningkat dari 411 terawatt hour saat ini menjadi hampir 600 terawatt hour pada 2030.

“Transisi energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga strategi ekonomi untuk mendorong investasi dan industrialisasi,” ujarnya.

Di tingkat global, ekonom Shan Saeed menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah tekanan eksternal. Ia menyebut rasio utang yang terjaga, defisit anggaran di bawah 3 persen, serta inflasi yang terkendali menjadi faktor utama penopang.

“Jika kondisi global membaik, saya tidak akan terkejut jika pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus 6 persen,” katanya.
Ia juga menyoroti kuatnya aktivitas ekonomi domestik, mulai dari konsumsi masyarakat hingga peningkatan penggunaan energi, yang menjadi daya tarik utama bagi investor di tengah ketidakpastian global.