Sachrudin Bahas Sampah Hingga Jalan Rusak

TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengintensifkan evaluasi kewilayahan guna memastikan seluruh pelayanan masyarakat berjalan optimal. Apalagi fokus utama pembangunan saat ini diarahkan pada pembenahan infrastruktur jalan, pengelolaan sampah serta mitigasi isu kesehatan di tengah masyarakat.

 

Walikota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa Rapat Evaluasi Kewilayahan yang digelar setiap bulan merupakan fungsi kontrol untuk memantau langsung kualitas pelayanan di lapangan. 

 

Ia menyoroti beberapa isu krusial yang menjadi keluhan warga, terutama kondisi jalan berlubang pasca-musim hujan dan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

 

“Aduan masyarakat terkait sampah tidak boleh ada lagi, terutama di jalan-jalan protokol. Begitu juga dengan jalan berlubang. Aspal itu musuh utamanya adalah air, maka saat musim panas adalah momentum tepat bagi kita untuk memberikan pelayanan terbaik melalui perbaikan jalan,” ujar Sachrudin usai memimpin Rapat Evaluasi Kewilayahan yang berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintah (Puspem) Kota Tangerang, Senin (11/5).

 

Selain infrastruktur, dia pun memberikan perhatian pada sektor kesehatan, termasuk upaya menurunkan angka stunting, penanganan TBC hingga mitigasi virus yang disebarkan oleh hewan pengerat. 

 

Oleh karenanya, mendorong gerakan kebersihan lingkungan melalui program ‘Korve’ yang dilaksanakan setiap Selasa dan Jumat dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya aparatur pemerintah.

 

Berikutnya, menindaklanjuti arahan Wali Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, memaparkan data terkini terkait kondisi jalan di wilayahnya. Berdasarkan hasil inventarisasi melalui sistem PKRMS, tercatat sebanyak 17,2 persen jalan dalam kategori rusak sedang dan 3,9 persen mengalami rusak berat.

 

Hingga sekarang, DPUPR telah melaksanakan penanganan darurat pada lebih dari 200 titik jalan berlubang dengan total luas area mencapai 3.200 meter persegi. Langkah tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan rutin yang dipercepat sejak periode sebelum dan sesudah lebaran.

 

“Untuk kerusakan yang lebih masif, kami sedang menyiapkan proses rekonstruksi jalan. Saat ini masih dalam tahap pengadaan barang dan jasa, kami harap bisa segera selesai agar pengerjaan fisik dapat dimulai,” jelasnya.

 

Dirinya menambahkan, adanya tantangan teknis terkait sinkronisasi aturan terbaru dari pusat, yakni Surat Edaran Menteri PU Nomor 47 Tahun 2026 mengenai standarisasi pekerjaan fisik konstruksi. Menurutnya, ada beberapa standar kementerian yang perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah.

 

“Solusinya ada dua. Kami mengajukan standar baru ke Kementerian PU untuk disahkan atau kami melakukan substitusi metode pekerjaan agar sesuai dengan standar yang sudah ada tanpa mengurangi kualitas fungsi konstruksinya,” terangnya. 

 

Dengan langkah koordinatif itu, Pemkot Tangerang optimis kualitas infrastruktur dan kesehatan lingkungan akan terus membaik, guna mendukung kenyamanan dan mobilitas warga Kota Tangerang secara berkelanjutan.