DPRD Pandeglang Fasilitasi Mencari Keadilan Korban Kecelakaan Maut

PANDEGLANG - DPRD Pandeglang telah memfasilitasi keluarga korban kecelakaan maut dalam mencari keadilan, melalui hearing (dengar pendapat) bersama para pihak terkait dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pandeglang, Rabu (13/5).

 

Dalam hearing tersebut, keluarga korban mendesak tersangka kecelakaan maut yang menewaskan dua orang dan tujuh orang luka-luka, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeglang Ahmad Mursidi, agar dicopot dari jabatannya, bertanggungjawab dan ditindak tegas secara hukum.

 

Hearing yang dipimpin Wakil Ketua (Waka) III DPRD Pandeglang, MM. Fuhaira Amin, diikuti Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Syamsudin Aliandono, Sekretaris Komisi IV DPRD Pandeglang, Tb. Asep Rafiudin Arief, kuasa hukum korban, Kepala BKPSDM Pandeglang, Sekretaris DPMPTSP Pandeglang, perwakilan guru SDN Sukaratu 5, hingga Inspektur Inspektorat Pandeglang.

 

Dihadapan para pejabat tersebut, perwakilan keluarga korban, Ibu Riah meluapkan kesedihan mendalam sambil menahan tangis. Mereka meminta agar proses hukum tidak hanya berhenti pada ganti rugi.

 

“Saya ini anak petani, jangan sampai semuanya diukur dengan uang. Tolong pak, proses hukum ini harus diadili sebaik-baiknya,” kata Riah, dengan suara lirih.

 

Ia mengatakan keluarga masih terpukul atas kejadian tersebut. Menurutnya, beban keluarga semakin berat karena harus memikirkan masa depan anak-anak korban yang masih sekolah.

“Yang saya pikirkan saat ini anak saya sehat, bagaimana kedepannya anak ini harus berguna, harus sekolah SMP-SMA. Saya berharap persoalan ini diselesaikan dengan adil,” katanya.

 

Ia juga meminta agar pelaku bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut. “Saya minta yang menabrak itu harus tanggung jawab dengan sebenar-benarnya,” pungkasnya.

 

Kuasa hukum korban, Erwanto menegaskan, keluarga korban tetap menuntut keadilan dan penyelesaian kasus secara menyeluruh, bukan hanya soal materi. “Yang dituntut itu keadilan. Bukan hanya soal hukum, tapi juga hak-hak korban dan penyelesaian yang layak,” katanya.

 

Katanya, hingga kini belum ada kesepakatan perdamaian ataupun ganti rugi resmi dari pihak terkait kepada keluarga korban. “Belum ada perdamaian, belum ada ganti rugi,” tegasnya lagi.

 

Dia mengungkapkan, adanya uang sekitar Rp 20 juta yang kini masih disimpan pihak keluarga korban. Jelasnya, uang tersebut diterima keluarga saat proses takziah atau melayat. Namun, tidak ada penjelasan resmi terkait sumber maupun tujuan pemberian uang tersebut.

 

“Dikasihnya bertahap, dari Rp 5 juta, hingga dihitung-hitung jumlahnya terkumpul Rp 20 juta. Yang memberi hanya menyebutkan dari keluarga, entah dari siapa. Sampai sekarang masih ada, tapi mau dikembalikan ke mana juga tidak jelas,” katanya.

 

Sementara, Waka III DPRD Pandeglang Fuhaira menyatakan, DPRD tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan ungkapnya, kini Inspektorat Pandeglang tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap kasus tersebut.

 

“Kita hormati proses hukum. Dari Inspektorat juga sedang berjalan dan nanti kita lihat rekomendasinya seperti apa,” katanya.

 

Fuhaira juga menyoroti kondisi psikologis para korban dan keluarga pasca kecelakaan. Menurut Fuhaira, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada proses hukum maupun ganti rugi, tetapi juga harus memperhatikan trauma healing bagi korban.

 

“Ada korban yang sampai menangis di malam hari dan mengalami trauma. Ini harus jadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah daerah melalui layanan kesehatan atau pendampingan psikologis,” tegasnya.

 

Ia memastikan DPRD akan terus memantau perkembangan kasus tersebut, termasuk langkah pemerintah daerah dalam menangani korban maupun evaluasi terhadap pejabat terkait.

 

“Kita akan monitor terus perkembangannya. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat,” tandasnya.