Baru 10 Bulan Di DP2KBP3A, Gimas Dirotasi Ke BPKD Pandeglang

PANDEGLANG - Padahal, terhitung dari Senin 4/8/2025-Selasa 26/5/2026, baru 10 bulan menjadi eselon II dengan jabatan Kepala DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak) Pandeglang, Gimas Rahadyan, sudah dirotasi menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang.

 

Pelantikan Gimas berbarengan dengan 4 pejabat lainnya, yakni Yahya Gunawan Kasbin sebagai Inspektur Inspektorat, Hasan Bisri sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Firmansyah sebagai Kepala DP2KBP3A, dan Ahmad Mursidi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik. Mereka dilantik oleh Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, di Oproom Sekretariat Daerah (Setda) Pandeglang, Selasa (26/05).

 

Untuk diketahui, karir Gimas Rahadyan berawal dari Camat Pulosari, setelah itu dilantik jadi pejabat eselon II sebagai Kepala DP2KBP3A Pandeglang, pada Senin (4/8/2025) lalu. Terhitung dari jabatan Kepala DP2KBP3A Pandeglang, Gimas Rahadyan baru 10 bulan menjabat, namun saat ini dilantik menjadi Kepala BPKD Pandeglang.

 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, Didin Pahrudin, membenarkan hari ini (Selasa) ada kegiatan rotasi eselon II di lingkungan Pemkab Pandeglang. Katanya, rotasi dilakukan agar adanya penyegaran.

 

“Tadi itu rotasi eselon II, ada 5 orang. Ya, kan perlunya adanya penyegaran (alasan rotasi,red), ada yang dua tahun, tiga tahun lebih. Kan agar tarapti (rapi, cermat, teliti, dan teratur) atau penyegaran di tempat yang baru akan lebih bagus lagi,” kata Didin, saat dikonfirmasi wartawan via telepon, Selasa (26/5).

 

“Itukan kalau eselon II yang sudah empat tahun harus di Ukom (uji kompetensi) lagi, pasnya dimana, tetap disitu apa kemana umpamanya. Ada batasannya, begitu,” sambungnya menjelaskan.

 

Saat ditanya ada salah satu pejabat belum dua tahun atau baru 10 bulan menjabat Kepala DP2KBP3A, bisa dirotasi? Dia menegaskan, bisa dan tidak melanggar ketentuan. Terpenting katanya, nilai evaluasi kinerjanya bagus dan baik.

 

“Bisa. Oh Pak Gimas, boleh belum dua tahun, asal itunya (evaluasi kinerja) nilainya sangat baik. Sekarang kan di input ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), diverifikasi, dan keluar rekomendasi baru dilantik. Kalau nggak ada rekom nggak bisa itu,” kilahnya.

 

Dia menjelaskan, proses rotasi sesuai ketentuan yang mengharuskan prosesnya terlebih dahulu melalui BKN. 

 

“Prosesnya melalui BKN dulu, jadi disampaikan ke BKN untuk mendapatkan persetujuan, dan di BKN dicek dari kinerjanya dan segala macamnya. Sesuailah dengan ketentuan,” pungkasnya.

 

Sementara, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan langkah strategis untuk memperkuat organisasi pemerintahan agar mampu bekerja lebih cepat, cerdas, dan kompak dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

‎

‎”Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, kami membutuhkan pejabat yang mampu berlari lebih cepat, bekerja lebih cerdas, dan bergerak lebih kompak. Tantangan ke depan membutuhkan inovasi dan kreativitas,” kata Bupati Dewi.

‎

‎Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan di tempat tugas sebelumnya dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, pejabat yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

‎

‎Bupati Dewi menekankan bahwa saat ini masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, dan memberikan hasil nyata. Oleh karena itu, para pejabat diminta untuk tidak takut berinovasi dan terus menghadirkan terobosan baru dalam bekerja.

‎

‎”Kalau ada cara baru yang lebih cepat, lebih baik, lebih tertib, dan sesuai regulasi, lakukan. Jangan terjebak dalam rutinitas kerja,” tandasnya.