Prabowo–Gibran Dua Periode Mulai Menguat, PSI Sebut Aspirasi Sah dalam Demokrasi

JAKARTA - Wacana dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode semakin menguat. Sejumlah pihak mulai menyuarakan harapan agar duet tersebut dapat kembali melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya, meski pemerintahan saat ini baru berjalan kurang lebih dua tahun.

Dorongan tersebut salah satunya disampaikan dari lingkungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus, Jokowi meminta kader dan simpatisan PSI untuk terus mengawal pemerintahan Prabowo–Gibran, termasuk membuka ruang keberlanjutan hingga dua periode.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan PSI, Badaruddin Andi Picunang, menilai dukungan tersebut merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Ia menegaskan bahwa aspirasi politik untuk mendukung keberlanjutan sebuah pemerintahan adalah sah, selama tetap menghormati mekanisme pemilu.

Menurutnya, “mengawal” pemerintahan berarti memastikan program-program yang dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat, sekaligus memberikan masukan dan koreksi bila diperlukan. Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan bagian dari keberhasilan bangsa.

Terkait wacana dua periode yang dinilai sebagian pihak terlalu dini, Badaruddin menyebut bahwa dalam sistem demokrasi setiap tokoh atau kelompok politik berhak menyampaikan harapan politiknya. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan rakyat melalui Pemilu 2029 yang harus berlangsung jujur, adil, dan demokratis.

Ia juga menegaskan bahwa fokus utama saat ini sebaiknya bukan pada kontestasi politik mendatang, melainkan pada upaya memastikan kinerja pemerintahan berjalan optimal dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

PSI, lanjutnya, akan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penghubung aspirasi rakyat. Adapun kelanjutan pemerintahan dua periode, menurutnya, akan sepenuhnya ditentukan oleh penilaian publik terhadap kinerja pemerintah dan proses demokrasi yang berjalan.