Fraksi PDIP Dorong Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

SETU-Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya pekerja rentan dan sektor informal.

 

 Dorongan tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmen politik kerakyatan yang selama ini menjadi salah satu fokus perjuangan PDI Perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

 Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Ledy Butar Butar menegaskan, bahwa pekerja tidak boleh dipandang hanya sebagai faktor produksi dalam pembangunan ekonomi.

 

 Menurutnya, pekerja merupakan warga negara yang memiliki harkat, martabat, dan hak konstitusional yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara melalui berbagai kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan mereka.

 

 “Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukan hanya investasi bagi tenaga kerja, tetapi juga investasi daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujar Ledy usai rapat paripurna, Senin (22/6).

 

 Ia menjelaskan, usulan pembentukan Perda tersebut merupakan implementasi langsung dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

 

 Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial dan negara berkewajiban mengembangkan sistem perlindungan sosial yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

 

 “Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan yang mampu menjamin akses masyarakat terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan secara lebih luas, inklusif, dan berkeadilan,” katanya.

 

 Selain berlandaskan konstitusi, Raperda tersebut juga dinilai sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

 

 Ledy mengatakan, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan akibat risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia saat masih menjadi pencari nafkah keluarga.

 

 “Melalui kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja memperoleh perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian sehingga dapat mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan akibat risiko sosial dan ekonomi yang dialaminya,” ungkapnya.

 

 Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota Tangsel yang selama ini dinilai konsisten memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

 

 Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui pengalokasian anggaran daerah untuk membiayai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja sektor informal.

 

 Tak hanya itu, Pemkot Tangsel juga menghadirkan inovasi melalui program Jaga Salira yang mengedepankan semangat gotong royong dengan melibatkan aparatur sipil negara dan masyarakat untuk membantu pembiayaan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

 

 Program tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 6 Tahun 2025 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan Miskin.

 

 “Program ini tidak hanya memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga memperkuat nilai partisipasi masyarakat, gotong royong, dan solidaritas sosial dalam melindungi kelompok pekerja yang rentan,” jelas Ledy.

 

 Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Tangsel hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 2.500 pekerja rentan telah menjadi penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang didanai pemerintah daerah.

 

 Fraksi PDI Perjuangan meyakini kehadiran Perda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan semakin memperkuat sistem perlindungan sosial di daerah, meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Tangsel.