Banten Miliki Potensi Besar Bidang Maritim Melalui Pelabuhan

SERANG - Banten merupakan provinsi maritim dengan pelabuhan yang aktif beroperasi dan garis pantai mencapai lebih dari 700 kilometer. Pelabuhan yang terdapat di Banten meliputi, Pelabuhan Merak, Cigading, Bojonegara, hingga Pelabuhan Perikanan di pesisir utara dan selatan yang merupakan urat nadi logistik, industri dan perekonomian daerah.

 

Potensi besar ini hanya dapat diwujudkan jika tercipta kerja Bersama semua stakeholder. Pemerintah tidak akan berjalan sendiri. Begitu pula asosiasi dan pelaku usaha tidak akan tumbuh tanpa dukungan kebijakan dan kepastian dari pemerintah.

 

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang ICT Kadin Provinsi Banten, Nazir Danuarta Sudirman saat menyampaikan paparan pada acara  Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Membangun Ekosistem Pelabuhan yang Kompetitif’ yang digelar di Kantor Kadin Provinsi Banten, di Kota Serang, Kamis (2/7/2026).

 

Menurut Nazir Danuarta, setidaknya ada tiga hal penting yang harus dilakukan untuk mendukung bisnis di bidang kepelabuhanan. Pertama, penyatuan visi. Pada poin pertama ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan konektivitas, perizinan yang mudah, dan tata ruang yang mendukung.

 

“Sementara asosiasi jasa kepelabuhanan memiliki tanggung jawab menjaga standar layanan, kepatuhan, dan peningkatan daya saing. Ketika visi ini menyatu, maka Pelabuhan Banten akan menjadi simpul logistik yang efisien, bukan menjadi hambatan,” ujar Nazir, melalui siaran pers yang diterima tangselpos.id.

 

Kedua kata dia, menguatkan kolaborasi berbasis data dan inovasi. Ke depan, persaingan pelabuhan ditentukan oleh kecepatan, digitalisasi dan keberlanjutan. Untuk itu, pihaknya mengajak asosiasi menjadi mitra riset. Asosiasi bersama perguruan tinggi di Banten bisa mengembangkan konsep green port, smart logistics, dan integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.

 

“Ketiga, memberi dampak langsung kepada masyarakat. Praktiknya, pertumbuhan pelabuhan harus berbanding lurus dengan terbukanya lapangan kerja bagi putra-putri Banten, meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah, red) dan terjaganya lingkungan pesisir.  Sinergi ini harus diterjemahkan menjadi program vokasi, rantai pasok lokal dan perlindungan,” jelasnya.

 

Dia berharap, forum ini melahirkan komitmen konkret. Bukan hanya nota kesepahaman, tetapi rencana aksi bersama: peta jalan digitalisasi layanan kepelabuhanan, skema rekrutmen tenaga kerja lokal, serta mekanisme penyelesaian persoalan lapangan secara cepat.

 

“Kami berharap, Pemerintah Provinsi Banten membuka ruang seluas-luasnya untuk berkolaborasi. Kami siap menjadi fasilitator, regulator yang pro-pertumbuhan, dan mitra yang dapat diandalkan. Mari kita jadikan Banten sebagai provinsi dengan ekosistem kepelabuhanan terbaik di Indonesia. Karena ketika pelabuhan kita maju, maka industri kita tumbuh, UMKM kita naik kelas, dan kesejahteraan masyarakat Banten akan terwujud,” tutupnya.(*)