Biaya Pemilu Parpol Ditanggung Pemerintah 100 Persen

JAKARTA - Pemerintah diusulkan menanggung 100 persen biaya pemilu. Termasuk dana untuk partai politik (parpol). Tujuannya, agar cara-cara kotor dalam pemilu dapat dicegah.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, parpol dan para kandidatnya harus difasilitasi negara untuk mencegah pemodal menyelinap membiayai partai politik.

“Keuangan Pemilu harus 100 persen dari negara,” ungkap Fahri dalam seminar daring Universitas Mercu Buana, akhir pekan lalu.

Menurut Fahri, jika biaya politik ditanggung tiap individu, nantinya tokoh politik merasa harus mengembalikan modal yang dikeluarkan untuk jabatan tertentu. Terlebih, biaya politik di Indonesia tidak murah.

“Kalau dia sudah menganggap ini biaya pribadi dia, maka yang terjadi berikutnya dia mengatakan sekarang harus balik modal. Atau bohir-bohir (pemodal) yang membayar dia, kemudian ingin modalnya dibalikin,” papar Fahri.

Dampak dari fenomena politik itu, kata Fahri, berpotensi menciptakan regulasi yang tidak berpihak pada masyarakat.

“Ini yang secara halus atau kasar nampak pada hari-hari ini di depan mata kita,” tuturnya.

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, bantuan keuangan negara untuk partai politik secara langsung dapat memperkuat otonomi politisi dan mencegah korupsi. Serta meningkatkan transparansi keuangan partai politik.

“Bantuan keuangan langsung negara pada partai politik dapat menciptakan kesetaraan dan peluang yang sama antarpartai politik, terutama dalam proses pemilihan umum,” ungkapnya.

Sebelumnya, Pemerintah siap mengucurkan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana bantuan mencapai sekitar Rp 6 triliun per tahun.

Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Wariki Sutikno mengungkapkan, bantuan tersebut akan direalisasikan pada 2023 atau tahun keempat pemerintahan Presiden Joko Widodo periode II.

Meski demikian, Wariki belum bisa memastikan berapa besaran dana yang diterima masing-masing partai politik yang memiliki kursi di DPR.

Netizen menolak keras soal dana parpol untuk mengarungi pemilu. Apalagi saat ini anggaran negara sedang terbatas. Rakyat nggak rela.

Akun @syam_juhri tidak setuju Pemerintah menanggung semua biaya pemilu untuk parpol. Kalau Pemerintah yang nanggung, ujung-ujungnya memakai duit rakyat juga.

“Mestinya partai itu mandiri, sehingga tidak membebani APBN. Ujungnya, rakyat juga yang susah,” katanya.

Akun @ekountungw i dod2 mengungkapkan, negara lagi bokek untuk membiayai parpol. Untuk biaya bagi jajaran penyelenggara pemilu saja belum final.

“Kok suruh membiayai parpol,” katanya.

Akun @fandipanda menilai, Fachri cuma bagus mengkritisi Pemerintah. Hanya saja, untuk usulan kali ini tidak brilliant.

“Nggak punya anggaran yang kuat ya bapak partainya,” ujarnya.

 @JoezAlfredo khawatir, usulan biaya parpol ditanggung Pemerintah justru membuat peta perpolitikan Indonesia menjadi tidak sehat.

“Salah satunya, masyarakat berbondong-bondong membuat partai politik hanya karena ingin mendapatkan anggaran dari negara,” katanya.

“Kalau menurutku nggak bagus Pemerintah jadi penanggung biaya parpol saat pemilu. Parpol kan semacam organisasi, sehingga dananya dari anggotanya. Kalau nggak kuat dana, kenapa bikin partai,” ungkap @rimantoro1004.

Akun @wahyustr tidak rela anggaran negara habis membiayai partai politik.

Kata @sriyonodm, kalau tidak punya modal yang kuat, tidak usah bikin partai politik.

“Kalau parpolnya miskin, mending nggak usah ikut pemilu. Hasilnya juga paling dapat nol koma nol persen suara,” kata @Udin65150227.

Akun @TorangPSi mengatakan, usulan Fahri Hamzah bisa direalisasikan. Namun dengan syarat, parpol dikurangi menjadi dua saja. Kata dia, jumlah parpol yang sedikit supaya tidak memberatkan masyarakat.

“Kalian menang banyak duit. Rakyat mau kalah atau menang, jadi korban,” ujarnya.

Menurut @maspoedj, anggaran untuk parpol sudah ada dan dihitung berdasarkan perolehan suara pemilu atau kursi di parlemen. Untuk partai baru yang belum dapat kursi, biaya ditanggung sendiri.

“Kalau nggak kuat ya bubar saja,” saran @maspoedj.

“Pemilu biaya yang sangat besar jadi beban rakyat. Eh...hasilnya cuma kelas tukang becak dan maling bansos,” cetus @AbalSbal.

Akun @AndiEnvio mengatakan, tidak ada jaminan jika biaya parpol ditanggung negara, maka bohir-bohir lepas tangan. Kecuali, jika ada undang-undang pembiayaan parpol yang ketat.

“Seperti Jerman, yang memungkinkan semua diaudit, ya ok saja,” katanya.

Sementara, @akocktea menilai, usulan Fahri Hamzah masuk akal. Yaitu, agar parpol tidak mencari donatur ke pengusaha yang akan menjadi benalu dalam pembuatan kebijakan publik pada saat orang yang didukungnya menang pemilu.

“Kalau partai dibiayai negara, duitnya bisa diaudit. Jadi cukong bisa distop,” timpal @akundihackmulu.

“Hei para masyarakat, kalau para orang kaya biayai partai, memang nggak bakal minta balik modal tuh? Zaman sekarang mana ada orang mau modalin gila-gilaan tanpa ada tujuan apa pun,” sambung @gamapila.

Akun @NgedrugsA mengungkapkan, di negara maju biaya kampanye calon pejabat dibiayai negara. Tujuannya, supaya demokrasi terukur, dan pejabat yang terpilih memiliki moral bahwa dia diberi amanah karena murni pilihan rakyat bukan karena uang pribadi.

“Dengan berat hati, saya harus setuju karena kondisi sekarang para pemilik modal dengan mudah dapat akses politik buat mengisi pundi-pundi panama papersnya. Ya itung-itung bikin oligarki baru lah,” kata @DasDarmans. (rm id)