Realisasi PKB Tak Capai Target

SERANG – Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Banten pada semester pertama 2026 masih berada 1,8 persen di bawah target yang telah ditetapkan.

 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

 

Hal itu sebagaimana diungkap oleh Kepala Bapenda Provinsi Banten, Rd Berly Rizky Natakusumah yang mengatakan, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah hingga semester pertama telah mencapai target. Namun, khusus penerimaan dari sektor PKB masih menyisakan kekurangan.

 

"Kalau secara keseluruhan tercapai. Hanya untuk PKB kita masih minus 1,8 persen," ujar Berly, Kamis, (9/7).

 

Menurut Berly, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan hanya mengejar target pendapatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu.

 

Ia menyebut, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan secara nasional saat ini baru berada di kisaran 45 persen. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat melalui berbagai pendekatan.

 

"Kalau bicara kondisi nasional, tentu kita harus memahami bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar itu hanya 45 persen. Kondisi ini harus kita sikapi dengan beberapa upaya peningkatan kesadaran, kemudian juga melakukan pengingatan kepada masyarakat dan memberikan kemudahan untuk membayar," katanya.

 

Selain rendahnya tingkat kepatuhan, Berly mengakui adanya gerakan penundaan maupun penolakan membayar pajak yang berkembang di sejumlah daerah turut memberikan pengaruh terhadap penerimaan PKB di Banten. Meski demikian, dampaknya di Banten dinilai masih belum terlalu signifikan.

 

"Ada pengaruhnya, cuma memang belum signifikan. Karena secara kondisi yang tadi saya sampaikan, kita hanya minus 1,8 persen untuk pajak kendaraan," jelasnya.

 

Untuk meningkatkan penerimaan PKB pada semester berikutnya, Bapenda Provinsi Banten akan memperluas akses pembayaran melalui Program Agen Samsat Banten. Program tersebut saat ini telah memasuki tahap uji coba di Kabupaten Tangerang.

 

Melalui program itu, masyarakat dapat membayar pajak kendaraan lebih dekat dari tempat tinggalnya tanpa harus datang ke kantor Samsat. Agen Samsat nantinya akan ditempatkan hingga tingkat desa dan kelurahan.

 

"Di Tangerang sudah kita lakukan pilot project Agen Samsat Banten. Jadi, di setiap desa dan kelurahan kita memiliki agen untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak," ujar Berly.