Modal Rp3 Miliar per Koperasi Merah Putih, Purbaya: Fokus Kembangkan Usaha, Bukan Sekadar Bangun Gerai

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan modal hingga Rp3 miliar untuk setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar dana tersebut tidak hanya dihabiskan untuk membangun gerai, melainkan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang produktif dan mampu menggerakkan roda perekonomian desa.

"Jangan hanya untuk pembangunan. Harus ada porsi untuk operasional dan pengembangan usaha, karena dana itu merupakan pinjaman dari bank Himbara," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/7/2026).

Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan tidak memiliki kewenangan mengatur penggunaan dana pinjaman tersebut. Peran Kemenkeu adalah memastikan pembayaran cicilan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berjalan sesuai skema yang telah ditetapkan.

Skema pelunasan dilakukan melalui Dana Desa selama enam tahun. Sekitar dua pertiga alokasi Dana Desa akan digunakan untuk membayar cicilan pinjaman KDKMP.

"Kewajiban kami memastikan cicilan pinjaman ke bank Himbara berjalan. Risiko pemerintah terbatas karena sebagian besar pembayarannya berasal dari Dana Desa," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan KDKMP akan menjadi pusat penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Keputusan tersebut merupakan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Zulhas, koperasi akan menjadi infrastruktur ekonomi pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan berbagai program, mulai dari bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai bagi masyarakat desil I dan II, beras SPHP, hingga alat dan mesin pertanian (alsintan).

"Ke depan, seluruh bantuan pemerintah akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih," kata Zulhas dalam Seminar Nasional KDKMP di TMII, Jakarta.
Tak hanya menjadi penyalur bantuan, koperasi juga akan berperan sebagai penyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan ketika harga komoditas jatuh di bawah harga acuan pemerintah.

"Kalau harga jagung, gabah, atau ikan turun di bawah standar, koperasi yang akan membeli sehingga petani dan nelayan tidak merugi," ujarnya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono memastikan kehadiran KDKMP tidak akan mematikan agen LPG, penyalur pupuk bersubsidi, maupun warung kecil. Sebaliknya, koperasi akan menjadi mitra distribusi sehingga memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Pemerintah menargetkan operasional KDKMP dimulai pada pekan pertama Agustus 2026. Saat ini, pelatihan bagi para manajer koperasi terus dipercepat untuk mendukung operasional sekitar 35 ribu hingga 36 ribu KDKMP di seluruh Indonesia.

Senada, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan KDKMP akan dibangun melalui pola kolaborasi dengan BUMDes dan pelaku usaha desa, bukan saling menggantikan.

Menurut Yandri, sekitar 20 persen keuntungan koperasi akan menjadi pendapatan desa, sedangkan 80 persen sisanya dikembalikan kepada anggota koperasi sebagai manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota juga optimistis kehadiran KDKMP justru akan memperpendek rantai distribusi, menekan harga barang, dan meningkatkan keuntungan pedagang di tingkat desa.