Pendapatan Negara Melesat, Defisit Tetap Terkendali Rp196 Triliun

JAKARTA  – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I-2026 menunjukkan kondisi yang semakin solid. Di tengah dinamika ekonomi global, pendapatan negara tumbuh signifikan, sementara defisit anggaran tetap terjaga pada level yang aman.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, hingga akhir Juni 2026 pendapatan negara telah mencapai Rp1.459,4 triliun, atau 46,3 persen dari target APBN tahun ini. Angka tersebut meningkat 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari total pendapatan itu, penerimaan perpajakan menyumbang Rp1.187,8 triliun, yang terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.035,7 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp152 triliun. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun, sedangkan penerimaan hibah sebesar Rp700 miliar.

"Ini menunjukkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Juli 2026 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Di sisi pengeluaran, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau 41,2 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.149,7 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 29,4 persen dibandingkan Semester I-2025.

Belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat Rp658,9 triliun atau 43,6 persen dari pagu, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp639,7 triliun atau 39 persen dari pagu anggaran.

Peningkatan belanja K/L didorong pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran THR dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sementara itu, kenaikan belanja non-K/L dipengaruhi pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM serta listrik. Pemerintah juga terus menjaga keberlanjutan berbagai program perlindungan sosial melalui pos belanja tersebut.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Semester I-2026 mencapai Rp357,4 triliun atau 51,6 persen dari pagu APBN. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran gaji ASN daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD, Program Indonesia Pintar (PIP), hingga tunjangan guru.

Purbaya menegaskan, kombinasi pertumbuhan pendapatan, belanja yang tetap produktif, serta pengelolaan pembiayaan yang terukur membuat kesehatan fiskal nasional tetap terjaga.

"Hingga Semester I-2026, defisit APBN tetap terkendali sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB," ujarnya.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan APBN masih mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan dan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

"Kami optimistis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta memperkuat fondasi pembangunan nasional," katanya.

DPR: Sinyal Positif bagi Investasi
Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menilai, kinerja APBN Semester I-2026 berada pada jalur yang positif. Pertumbuhan pendapatan yang kuat dan peningkatan realisasi belanja mencerminkan efektivitas konsolidasi fiskal sekaligus pulihnya aktivitas ekonomi nasional.

"Ini menjadi sinyal positif bagi kepastian investasi dan stabilitas pasar keuangan," ujar Kamrussamad.

Ia menambahkan, defisit yang masih jauh di bawah batas maksimal 3 persen PDB memberikan ruang fiskal yang sehat bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program prioritas nasional.

Meski demikian, pemerintah diingatkan agar mempercepat penyerapan anggaran pada Semester II-2026 sehingga peningkatan penerimaan negara dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Komisi XI DPR juga mendorong pemerintah terus menjaga kualitas belanja negara dengan memprioritaskan program strategis, perlindungan sosial, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Core: Tetap Waspadai Risiko Global
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, membaiknya posisi defisit terutama didorong oleh peningkatan penerimaan negara sepanjang dua kuartal pertama tahun ini.

Menurutnya, kenaikan harga komoditas serta semakin optimalnya implementasi sistem Core Tax menjadi faktor penting yang memperkuat penerimaan negara dan memperluas ruang fiskal pemerintah.

Namun demikian, Yusuf mengingatkan pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko pada Semester II-2026. Percepatan penyaluran TKD serta potensi kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik berpeluang meningkatkan beban subsidi energi.

"Jika tekanan global meningkat, defisit anggaran terhadap PDB berpotensi lebih besar dari target pemerintah," ujarnya.
Karena itu, pemerintah disarankan tetap menjaga ruang fiskal yang memadai agar memiliki fleksibilitas dalam melakukan penyesuaian anggaran apabila kondisi global kembali memburuk.