RAPBN 2027 Fokus 8 Program Prioritas

JAKARTA – Pemerintah mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat Rp254,5 triliun dibandingkan APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan angka tersebut dalam Pidato Pengantar RAPBN 2027 beserta Nota Keuangannya pada Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo menegaskan, anggaran negara akan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).

Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan.

"Delapan prioritas didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," ujar Prabowo.
Dari sisi pendapatan negara, pemerintah menargetkan Rp3.426 triliun atau meningkat Rp272,4 triliun dibandingkan target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.

Dengan proyeksi tersebut, defisit fiskal RAPBN 2027 diperkirakan mencapai 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rencana pembiayaan APBN 2026 sebesar Rp689,1 triliun dengan defisit 2,68 persen terhadap PDB.

Prabowo menegaskan, APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen perjuangan untuk memastikan kehadiran negara dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"APBN alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik," tegasnya.
Menurut Prabowo, kehadiran negara harus dirasakan langsung masyarakat. Petani harus mendapatkan pupuk, nelayan memperoleh dukungan kapal dan fasilitas penyimpanan hasil tangkapan, sementara buruh mendapatkan perlindungan dalam bekerja.

Negara juga harus hadir melalui penyediaan makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi anak-anak, serta memastikan masyarakat memperoleh rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.

"Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita adalah memastikan negara benar-benar hadir dalam kehidupan setiap rakyatnya," kata Prabowo.

Selain meningkatkan kesejahteraan, RAPBN 2027 diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi menuju sektor-sektor yang memiliki nilai tambah. Pemerintah juga akan memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, serta dukungan bagi petani, nelayan, guru dan pekerja rentan.

Prabowo mengatakan, pemerintah akan terus mengoptimalkan pendapatan negara, meminimalkan kebocoran penerimaan, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan perlindungan sosial lebih tepat sasaran.

Di tengah tekanan ekonomi global, Prabowo menyebut fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang terkendali, serta permintaan domestik yang tetap terjaga.

Ia juga menyinggung penilaian lembaga pemeringkat internasional. Standard & Poor's (S&P) pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil.

Sementara itu, China Lianhe Rating memberikan peringkat AAA kepada Indonesia dalam penerbitan Panda Bonds Republik Indonesia.

Menurut Prabowo, berbagai penilaian tersebut menunjukkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
"Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan. Dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan," pungkasnya.