Dampak Kemarau Banten: Ribuan Hektare Padi Kekeringan, Puluhan Hektare Gagal Panen

​SERANG – Musim kemarau yang melanda wilayah Provinsi Banten memicu dampak serius bagi sektor pertanian. Tercatat, sebanyak 1.790 hektare sawah mengalami kekeringan dan membuat tanaman padi rusak. Dari total luasan tersebut, setidaknya 68 hektare lahan dipastikan mengalami gagal panen (puso).

 

​Berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten untuk masa tanam 2026, kerusakan lahan pertanian akibat kekeringan ini tercatat sejak akhir Mei hingga 17 Juli 2026.

 

​Rincian tingkat kerusakan lahan tersebut meliputi:

• ​Rusak ringan: 1.247,5 hektare
• ​Rusak sedang: 303,5 hektare
• ​Rusak berat: 171 hektare
• ​Gagal panen (Puso): 68 hektare

​Di tengah kondisi tersebut, sebanyak 590 hektare sawah dilaporkan masih sempat dipanen dan 32,5 hektare berhasil pulih. Namun, sekitar 930 hektare lahan lainnya saat ini masih dalam kondisi terancam kekeringan.

 

​Sebaran Wilayah Terdampak

​Musim kemarau meluas di lima daerah (empat kabupaten dan satu kota) dengan kondisi sebagai berikut:

• ​Kabupaten Serang: Mengalami kekeringan di lahan seluas 700 hektare, dengan 68 hektare di antaranya mengalami puso dan 414 hektare lainnya terancam gagal panen.
• ​Kabupaten Pandeglang: Mencatat 686 hektare sawah terdampak kekeringan, di mana 515 hektare di antaranya berstatus terancam puso.
• ​Kabupaten Lebak: Terdampak seluas 294 hektare, dengan satu hektare terancam puso.
• ​Kabupaten Tangerang: Menorehkan 101 hektare lahan terdampak, dan baru dua hektare yang berhasil dipulihkan.
• ​Kota Serang: Kerusakan akibat kekeringan melanda lahan seluas 9 hektare.
•  

​Penyebab Utama dan Langkah Penanganan

​Kepala Bidang Prasara

na Distan Provinsi Banten, Saeful Bauri Memun, menjelaskan bahwa pemantauan dari Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) mengidentifikasi beberapa faktor utama pemicu kekeringan.

 

​“Penyebab utamanya adalah nihilnya curah hujan selama beberapa hari. Selain itu, keterbatasan sumber air pada sawah tadah hujan, sumber air yang mulai mengering, hingga jarak sumber air yang terlalu jauh dari lokasi sawah sehingga menyulitkan proses pompanisasi,” paparnya pada Senin (27/7/2026).

 

​Saeful menambahkan, pihak dinas terus memantau seluruh wilayah pertanian Banten agar dapat mengambil langkah cepat. Salah satu bentuk penanganan bagi petani yang terdampak puso adalah klaim finansial melalui program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

 

​“Kami menyiapkan AUTP agar petani yang lahannya mengalami puso bisa mendapatkan ganti rugi sesuai luasan lahan. Namun, program ini khusus untuk petani yang terdaftar sebagai peserta asuransi,” jelasnya.

 

​Selain jaminan asuransi, pemerintah daerah juga menyiapkan serangkaian upaya pencegahan jangka panjang, seperti penyediaan benih unggul tahan kering, perbaikan jaringan irigasi tersier, hingga pembangunan sistem perpipaan dan pompanisasi.

 

​Minim Imbauan, Petani Mengeluh Kurang Informasi

 

​Sayangnya, program bantuan dan asuransi dari pemerintah belum tersosialisasi dengan baik hingga ke tingkat bawah. Fahruroji, seorang petani asal Kecamatan Pamarayan, mengaku tidak pernah mengetahui adanya program AUTP tersebut.

 

​“Saya sama sekali tidak tahu ada program asuransi. Kalau tahu dari awal, pasti ikut. Kami minta kepada petugas penyuluh maupun pengurus kelompok tani (poktan), kalau ada informasi penting seperti ini tolong disampaikan ke semua petani, jangan berhenti di pengurus kelompok saja,” tegasnya.

 

​Senada dengan Fahruroji, Azqi, petani lainnya, menyebut ketimpangan informasi membuat banyak petani tidak tersentuh bantuan pemerintah. Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga solusi konkret di lapangan.

 

​“Semoga ada solusi nyata secepatnya. Tidak semua lahan punya akses sumber air. Kalaupun ada airnya, kami sering kali tidak punya mesin pompa untuk mengalirkannya ke sawah,” pungkas Azqi.