Isu Kocok Ulang Kabinet Muncul Lagi, Disebut Terjadi Usai HUT RI

JAKARTA – Isu perombakan kabinet kembali mencuat menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan reshuffle setelah 17 Agustus 2026.

Informasi yang dihimpun menyebut reshuffle kali ini berskala terbatas. Perubahan kabinet disebut lebih diarahkan untuk mengisi sejumlah posisi yang saat ini masih kosong.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menilai keputusan reshuffle sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo. Karena itu, partai politik maupun para pembantu presiden dinilai tidak perlu berspekulasi terlalu jauh.

“Reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden. Para pembantu dan partai-partai koalisi tidak perlu menanggapi terlalu jauh,” kata Saleh.

Menurutnya, isu reshuffle merupakan hal yang lazim muncul dalam setiap pemerintahan. PAN, kata Saleh, memilih tetap fokus menjalankan tugas dan menyerahkan wacana perombakan kabinet kepada Presiden.

“PAN meninggalkan ruang diskusi soal itu bagi akademisi, pengamat, dan masyarakat. Mereka bisa menyampaikan pendapat yang baik dan perlu dipertimbangkan,” ujarnya.

Respons senada disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf. Ia kembali menegaskan bahwa keputusan terkait reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

Dede mengatakan, berdasarkan pengamatannya di Komisi II DPR, para menteri yang menjadi mitra kerja komisinya sejauh ini menunjukkan kinerja yang baik.

“Kalau di mitra saya di Komisi II, tampaknya sudah perform dengan baik semua,” ujar Dede.

Namun, Dede mengaku tidak mengetahui secara menyeluruh kinerja seluruh menteri di Kabinet Merah Putih.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memilih tidak berspekulasi mengenai isu tersebut. Ia meminta informasi terkait reshuffle dikonfirmasi langsung kepada pemerintah atau pihak Istana.

“Nggak tahu. Mesti tanya ke pemerintah, ke jubir Istana,” kata Andreas.
Terkait sejumlah survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah, Andreas menilai pemerintah kemungkinan memiliki hasil survei dan penilaian tersendiri.

Ia pun enggan memastikan apakah reshuffle akan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kinerja sekaligus memperbaiki tingkat kepercayaan publik.
“Pemerintah punya hasil survei sendiri,” ujarnya.